FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga hukum yang mengalami peningkatan kepercayaan dari publik.

Menurut peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan mencapai 76,2 persen.

"Di antara lembaga-lembaga penegak hukum, hanya Kejaksaan yang kepercayaan publiknya naik," kata Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik" secara daring di Jakarta, Selasa,(23/1/2024).

Hal ini, beber peneliti utama Indikator Politik Indonesia itu, menjadikan Kejaksaan berada di posisi tertinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Burhanuddin menjelaskan bahwa tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dapat diatributkan pada penanganan banyak kasus korupsi oleh lembaga tersebut.

Kejaksaan dianggap terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil survei juga menunjukkan bahwa di bawah Kejaksaan, Polri dan pengadilan memiliki tingkat kepercayaan publik sebesar 75 persen, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di posisi terendah dengan tingkat kepercayaan 70 persen.

Menurut Burhanuddin, Kejaksaan menempati posisi ketiga sebagai lembaga hukum yang paling dipercaya oleh publik, setelah TNI dan presiden.

Hasil survei menunjukkan bahwa 10 persen responden menyatakan sangat percaya pada Kejaksaan, 66 persen menyatakan cukup percaya, dan hanya 18 persen yang menyatakan kurang percaya.

Burhanuddin Muhtadi juga mencatat bahwa kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berhasil melampaui lembaga hukum lain dalam meraih tingkat kepercayaan publik.

Sebelumnya, Kejaksaan seringkali berada di peringkat rendah, namun kini berhasil menyalip lembaga lain, terutama dalam dua atau tiga tahun terakhir, di mana KPK sebelumnya menduduki peringkat tertinggi.

Metode survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan dengan multistage random sampling, melibatkan sampel sebanyak 1.200 orang dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. (*)