PIKIRAN RAKYAT - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD jawab isu pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Meski sebelumnya sang Capres meminta para peserta Pilpres 2024 mundur dari jabatan publik untuk menghindari konflik kepentingan, Mahfud MD rupanya memiliki strategi untuk menghadapi potensi tersebut.

Mahfud mengklaim dirinya tak pernah menggunakan fasilitas negara selama mencalonkan diri sebagai Cawapres, termasuk meminta para pejabat menjemputnya saat melakukan kunjungan kerja di daerah.

Oleh karena itu, hematnya perilaku tersebut dapat dijadikan role model bagi Capres maupun Cawapres lain yang sejatinya saat ini masih tergabung di Kabinet Indonesia Maju maupun jabatan fungsional lainnya.

"Percontohan saya sudah cukup," ucap Mahfud.

Mengingat upayanya untuk menghindari konflik kepentingan sudah dilakukan semaksimal mungkin, Mahfud menuturkan akan tetap menjalani tugas sebagai Menko Polhukam hingga waktu yang tepat tiba.

Lebih lanjut, keputusan itu didasari oleh rasa hormat pada presiden yang telah memberi amanat padanya untuk diemban dalam misi mengabdi pada bangsa.

"Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan sepenuh ketulusan, dan dengan dasar ketulusan itu juga saya akan melanjutkan tugas-tugas bersama Ganjar Pranowo," ujar dia.

Di sisi lain, langkah ini diambil Mahfud sebagai ikhtiar menjadi politisi yang taat prosedur dan etika di lingkungan politik.

"Juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN, itu harus begitu disiplin begitu tidak bisa pergi begitu saja dari Pak Jokowi tapi juga tidak bisa lalu menghindari aturan organisasi," kata dia.

"Agar yang lain tahu kalau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," ucapnya.

Terakhir, Mahfud menekankan akan terus mengemban amanat sebagai Menko Polhukam, dan berhenti dari jabatannya jika waktu yang dirasa tepat datang.

"Menunggu timing, dan dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa tapi saya ingin memberikan pelajaran etika pada para pejabat," tuturnya.

Ganjar Minta Peserta Pilpres Mundur dari Jabatan Publik

Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah meminta para peserta Pilpres 2024 mundur dari jabatan publik, tak terkecuali wakilnya sendiri, Mahfud MD.

Mahfud diketahui menduduki kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Enggan pandang bulu, Ganjar pun mengaku telah mendiskusikan imbauan tersebut pada sang Cawapres di belakang layar.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," katanya, di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.

Anjuran itu dia sampaikan mengingat adanya potensi konflik kepentingan atau "conflict of interest" di Pemilu 2024.

Pasalnya, isu terkait conflict of interest sudah mulai mengusik publik termasuk saat Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengunggah cuitan di media sosial X dengan tagar #PrabowoGibran2024.

"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," ujar Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.

"Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar.

Tak ayal, dia mendorong adanya kebijakan yang memperbolehkan pejabat sekelas wali kota dan menteri tak harus mundur jika maju Pilpres itu bisa diubah untuk menghindari konflik kepentingan.

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," tuturnya.***