PIKIRAN RAKYAT - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku bakal mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Namun, waktunya tidak sekarang.

Dia mengatakan, bakal mundur dari kursi Menteri di Kabinet Jokowi pada waktu yang tepat. Pasangan Ganjar Pranowo pada kontestasi Pilpres 2024 itu pun mengaku, masih menunggu waktu yang tepat untuk mundur.

"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam), dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," ujar Mahfud MD dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024 malam.

Menurutnya, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan. Adapun opsi mundur sebagai Menkopolhukam telah didiskusikan dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," kata mahfud MD.

Alasan Belum Mau Mundur

Mahfud MD menjelaskan alasan dirinya tidak langsung mundur saat ini. Pertama, tidak ada aturan menteri harus mundur dari jabatannya bila mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.

"Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat pusat lah, tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa walikota pun tidak harus mundur," tuturnya.

Kedua, Mahfud MD juga menjamin meski menjadi cawapres, dia tidak menggunakan fasilitasnya sebagai Menkopolhukam untuk kepentingan kampanye. Hal itu pun konsisten dilakukannya selama tiga bulan terakhir.

"Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun saya cawapres," ucapnya.

Kemudian, Mahfud MD juga mengatakan bahwa dia telah meminta kepada Pemda yang dikenalnya agar tidak menjemput atau melayaninya jika datang ke daerah-daerah.

"Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan. Maksud saya agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat Pemda. Jangan mau diantar atau didampingi. Hanya minta pengamanan saja pada Polri," tuturnya.

Diminta Ganjar untuk Mundur

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta pejabat negara yang berkontestasi di Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya, termasuk Mahfud MD. Hal itu dilakukan, demi menghindari konflik kepentingan.

“Sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” tuturnya di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.

“Maka saya sarankan mundur. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ucap Ganjar Pranowo menambahkan.

Dia mengaku telah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait usulan agar pejabat yang mengikuti kontestasi politik untuk melepas jabatannya. Selain itu, dia juga mendorong supaya ada aturan lebih tegas terkait pejabat negara yang mengikuti pilpres.

"Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," ujar Ganjar Pranowo.

Dia pun turut menyoroti banyaknya pejabat negara yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye ke daerah-daerah dengan alasan kunjungan kerja.

"Orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tetapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar Pranowo.***