PIKIRAN RAKYAT - Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU) memberikan penilaian kritis terhadap penampilan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming, dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Ketua FormasNU, Ahmad Rouf Qusyairi, penampilan Gibran dianggap "offside" atau tidak sesuai etika, terutama dalam bahasa pesantren disebut sebagai "suul adab". Kritikan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin.

"Gibran itu offside, dalam bahasa pesantrennya suul adab. Kalau istilah orang Jawa itu kurang punya unggah-ungguh atau tata krama, bagaimana menghormati orang yang lebih tua," ujar Ahmad Rouf Qusyairi.

Ia melanjutkan bahwa Gibran terlalu agresif dalam menyerang dua rivalnya, yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD, dengan sindiran dan gestur yang dianggap melecehkan. Menurutnya, tindakan tersebut sudah melampaui batas.

Gus Rauf, demikian ia akrab disapa, memaklumi bahwa tindakan Gibran tidak mencerminkan sikap generasi milenial secara umum. Ia percaya bahwa kebanyakan milenial masih menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kesopanan.

Meskipun begitu, Gus Rauf menegaskan bahwa tindakan Gibran juga melanggar aturan debat yang telah disepakati bersama. "Sudah menjadi kesepakatan tidak boleh menggunakan singkatan. Kalau pakai singkatan atau terminologi asing harus dijelaskan dulu," tegasnya.

Gus Rauf menekankan bahwa fokus debat seharusnya pada visi, misi, dan kebijakan masing-masing calon, bukan saling merendahkan dan mencibir. Ia menyesalkan bahwa Gibran tampak lupa bahwa lawan dalam debat adalah teman dalam kompetisi berdemokrasi.

"Jadi kalau niatnya menjatuhkan lawan, itu sudah di luar akal sehat kita," ungkapnya dengan rasa kekecewaan.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut satu, telah mengajarkan persoalan etika kepada Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa calon wakil presiden seharusnya berdiskusi pada tingkatan sebagai pengambil kebijakan untuk memimpin negara.