PIKIRAN RAKYAT - PDIP dinilai terlalu 'mengada-ada' terkait permintaannya agar Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wali Kota Solo. Permintaan itu disampaikan oleh permintaan Fraksi PDIP DPRD Kota Solo.

Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai permintaan tersebut adalah politis dan mengada-ada. Sebab, dia mengklaim bahwa tidak ada pekerjaan di Solo yang terbengkalai ketika Gibran Rakabuming Raka menjalankan peran ganda sebagai calon wakil presiden sekaligus wali kota.

"Itu permintaan politis dan mengada-ada, tidak ada pekerjaan terbengkalai. Kami justru menduga, ujung-ujungnya permintaan mundur agar yang meminta bisa leluasa berkuasa di Solo dan menggerakkan birokrasi untuk kepentingan politik,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu 20 Januari 2024.

Selain dinilai politis, dia juga melihat permintaan tersebut sebagai upaya mengganggu konsentrasi Gibran Rakabuming Raka pada saat elektabilitas pendamping Prabowo Subianto itu tinggi. Terkait dengan argumentasi ada kemandekan sejak Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, dia menjawab bahwa seorang pejabat memiliki wakil yang seharusnya siap menggantikan.

"Harusnya tidak terjadi kemandekan akibat cuti yang hanya sebentar. Kan ada wakil wali kota yang juga kader PDI Perjuangan. Harusnya ini menjadi kesempatan untuk pembuktian diri," tutur Nusron Wahid.

Kinerja Gibran Tak Dikeluhkan Warga

Nusron Wahid meyakini, keluhan tentang kinerja Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota hanya datang dari elite politik, bukan langsung dari masyarakat. Dia meminta masyarakat setempat lebih sabar menghadapi situasi tersebut.

“Saya yakin masyarakat Solo satu suara dengan Mas Gibran yang sudah membangun Solo luar biasa dalam dua tahun ini," ucapnya.

"Dan sebentar lagi akan ada wali kota Solo lagi yang menjadi pimpinan nasional setelah Pak Jokowi. Mari bersabar sebulan lagi, itu pun Mas Wali tidak cuti setiap hari,” ujar Nusron Wahid menambahkan.

Menurutnya, cuti pada musim kampanye adalah hal yang lumrah. Dia kemudian menyarankan agar segala klaim terkait kinerja Gibran Rakabuming Raka itu dibuktikan dengan peraturan yang berlaku.

“Jika bersikeras juga meminta Mas Wali mundur, baiknya buktikan apakah yang dilakukan Mas Gibran melanggar peraturan yang ada. Namanya juga tahun politik, musim kampanye. Masa enggak boleh cuti sebentar," tutur Nusron Wahid.

Permintaan PDIP

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta Y. F. Sukasno meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Jokowi itu dinilai tidak optimal dalam bekerja sebagai wali kota, salah satunya karena sering mengambil cuti untuk kampanye.

Meski demikian, dia menyadari tidak ada regulasi yang mengharuskan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya karena regulasi terbaru menyebut pejabat daerah yang maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak harus mundur.

"Kalau pendapat saya, cuti beberapa kali menyebabkan terganggunya aktivitas pemerintahan. Jadi, menurut saya lebih baik Mas Wali (Gibran) mundur, walaupun di aturan memang tidak diharuskan mundur," kata Y. F. Sukasno.***