PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid menduga adanya kepentingan politik di balik desakan mundur dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap Gibran Rakabuming.

Selain maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo, putra sulung Presiden Jokowi ini juga diketahui menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Itu permintaan politis dan mengada-ada. Tidak ada pekerjaan yang terbengkalai," ujar Nusron dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 20 Januari 2024.

Baca Juga: Gibran Kuasai Tema Debat Keempat, TKN Berharap Ada Kejutan Lagi

Sebaliknya, Nusron mengatakan pihaknya menduga adanya kepentingan politik elektoral. Selain itu, dia melihat desakan itu sebagai upaya untuk menginterupsi Gibran yang diiklaimnya memiliki peluang besar untuk menang dalam satu putaran.

"Kami justru menduga, ujung-ujungnya permintaan mundur agar yang meminta bisa leluasa berkuasa di Solo, dan menggerakan birokrasi untuk kepentingan politik. Seperti kejadian di Boyolali," katanya.

Nusron menilai, kemandekan di Solo seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, ada wakil yang seharusnya siap menggantikan Gibran saat cuti.

"Harusnya tidak terjadi kemandekan akibat cuti yang sebentar. Kan ada wakil wali kota yang juga kader PDI Perjuangan. Harusnya ini menjadi kesempatan untuk pembuktian diri," ucapnya.

Di sisi lain, dia beranggapan bahwa penilaian terhadap kinerja Wali Kota Solo itu bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari elite politik belaka.

"Jika bersikeras meminta Mas Wali Mundur, baiknya buktikan yang dilakukan Mas Gibran melanggar aturan yang ada. Namanya juga tahun politik, musim kampanye. Masa enggak boleh cuti," katanya.

Gibran Diminta Mundur

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, YF Sukasno mengatakan Gibran Rakbuming sering cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Alhasil, pemerintahan Solo dinilainya menjadi tidak efektif dan efisien.

"Fraksi PDI Perjuangan dan beberapa pengurus sudah melakukan kajian dan beberapa aspek. Pak Wali yang sering cuti ini menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan efisien. Biar lebih fokus kampanye, lebih baik mundur saja," katanya pada Selasa, 16 Januari 2024.

Meski cuti Gibran untuk kampanye dipandang sah menurut regulasi, Sukasno menilai masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal.

"Kepala daerah sangat penting. Ini beberapa kali terbukti bahwa perda yang operasionalnya harus memakai perwali. Mungkin karena kesibukan beliau, perwalinya belum ada sehingga tidak efektif," ucapnya.

Maka dari itu, dia menyarankan Gibran agar mundur dari jabatannya dan fokus berkampanye.

"Kalau ini tidak efektif, lebih baik mas wali mundur. Walaupun di aturan tidak diharuskan mundur. (Tapi) kalau itu membuat pelayanan tugas-tugas menjadi berpengaruh terhadap yang lain, kenapa enggak mundur aja?" ujarnya.***