FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Meski seleksi CPNS dan PPPK 2024 diperkirakan baru akan dilakukan pada pertengahan tahun ini, namun masyarakat maupun honorer sudah harus mempersiapkan diri jika ingin mengikuti seleksi tersebut.

Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk menyediakan kuota atau formasi CPNS dan PPPK 2024 sebanyak 2.302.543 formasi. Karena itu, para honorer dan fresh graduate yang bercita-cita ingin jadi ASN harus segera mempersiapkan diri.

Diketahui, Instansi Pusat mendapat kuota 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Adapun untuk Instansi Daerah tersedia formasi sebanyak 1.867.333, terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.

Formasi PPPK 2024 instansi daerah tersebut untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416. Total, pada seleksi PPPK pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi, yang merupakan gabungan jatah formasi PPPK instansi pusat dan daerah. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan mencapai 6.027 formasi.

Adapun formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebanyak 690.822 formasi. Nah, para honorer dan fresh graduate perlu mengetahui formasi mana yang harus dilamar, CPNS atau PPPK.

MenPAN-RB Azwar Anas sudah menegaskan bahwa formasi PPPK 2024 yang berjumlah 1,6 juta itu 100 persen untuk jalur honorer.

Jadi, fresh graduate jangan salah kamar dengan memasukkan lamaran untuk lowongan PPPK. Seleksi tahun ini berbeda dengan seleksi PPPK 2023 yang memberikan porsi 20 persen untuk pelamar fresh graduate, 80 persen honorer.

Namun, bagi honorer yang usianya 35 tahun ke bawah, boleh-boleh saja mendaftar seleksi CPNS 2024. "PPPK untuk tenaga honorer dan CPNS untuk pelamar umum. Tapi teknis tergantung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita hanya diminta mengusulkan jumlah kebutuhan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Praya, Jumat (19/1).

Terkait seleksi CASN 2024, Pemkab Lombok melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk membahas kebutuhan ASN yang akan diusulkan ke pusat.

"Ini untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kebutuhan ASN," kata Firman Wijaya. "Batas waktu pengusulan sampai 31 Januari 2024," imbuhnya.

Pengajuan usul kebutuhan formasi CPNS dan PPPK 2023, kata Firman, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah mengingat anggaran untuk belanja pegawai saat ini sudah hampir 48 persen dari total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah yang sebanyak Rp2 triliun.

Disebutkan, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini sekitar 10 ribu orang, yang terdiri atas pegawai administrasi, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun, tambahan pegawai yang dibutuhkan sekitar 300 orang. "Memang selama ini kita (Pemkab Lombok) mendapatkan kuota paling tinggi untuk penerimaan PPPK. Kita akan diskusikan dulu dengan semua pihak, karena banyak variabel yang menjadi pertimbangan," katanya. (ant/jpnn/fajar)