FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sulsel menuai sorotan dari Komisi D DPRD Sulsel.

OPD itu yakni Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas SDA CKTR) Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sulsel.

Pasalnya, diantara OPD yang menjadi mitra dari Komisi D DPRD Sulsel ini, dua OPD tersebut tercatat memiliki utang terbesar.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki utang senilai Rp93 Miliar (Rp93.283.911.899,40).

Sedangkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel tercatat memiliki utang Rp281 Miliar (Rp281.831.898.746,00).

Rp281 Miliar ini merupakan total utang tahun 2022 dan 2023. Di tahun 2022 tercatat Rp4,6 Miliar (4.615.619.596,00) dan tahun 2023 senilai Rp277.216.279.150,00.

Jika ditotal dua OPD ini Dinas SDA CKTR dan Dinas BMBK Sulsel ini yakni memiliki utang Rp375 Miliar.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyatakan, kegiatan tersebut belum dilunasi di tahun sebelumnya sehingga harus menyebrang di tahun 2024 ini.

Dia mencontohkan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pengerjaan jalan dan jembatan. Lalu di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata meliputi proyek irigasi dan bangunan.

“Dinas Bina Marga Rp281 Miliar. SDA Rp93 Miliar. Ini utang mulai tahun 2022 menyeberang sampai tahun ini terus. Utangnya jalan dan jembatan di Bina Marga. Kalau PSDA dan Cipta Karya ini irigasi dan bangunan. Beberapa belum terbayarkan,” kata Cicu-sapaannya ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, (19/1/2024).

Dia mengatakan, beberapa OPD lainnya kata dia juga memiliki utang cuman, dua OPD ini yang tercatat besar.

Olehnya itu, Cicu meminta Pemprov segera melunasi utang tersebut. Mengingat banyak pengusaha pastinya akan terdampak.

“Karena itu haknya mereka. Kita ini bagian, support kita kepada masyarakat. Jangan sampai tawwa orang yang sudah menyelesaikan pekerjaannya tidak dibayarkan,” tutur Ketua NasDem Makassar ini.

Lebih lanjut, dia meminta Pemprov untuk menyelesaikan utang terlebih dahulu sebelum mengerjakan proyek lainnya.

“Jangan kita bicara program tahun 2024 tapi kita masih punya utang belum kita bayar. Selama inikan kita paksa mereka (pengusaha) selesaikan pekerjaannya,” ungkap Legislator Dapil Makassar A ini.

Pemprov Sulsel kata dia berkomitmen untuk membayar utang secara bertahap.

“Tahun ini katanya 2024 akan dibayar secara bertahap. Sekaligus juga menunggu review inspektorat. Kan pembayaran utang ini harus ada inspektorat, BPK, dan lain-lain. Sambil itu juga dijalani. Tahun ini mudah-mudahan bisa terbayarkan. Itu ji pesan ku. Kalau saya pikir, kita fokus dulu bayar utang-utang,” jelas dia.

Pada intinya kata Cicu, OPD terkait telah menyelesaikan urusan administrasi, tinggal BKAD yang ditunggu untuk mencairkan.

“Dinas terkait sudah ajukan untuk pencairannya. Ini semua ada di badan keuangan provinsi, BKAD. Mereka sudah pengajuan SPJ, SP2D dan lain-lain. Secara administrasi mereka sudah selesai. Jadi tinggal bkad. Segala administrasi sudah ada,” tandas Cicu yang memiliki background dokter ini. (selfi/fajar)