JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengatakan pihaknya heran dengan gugatan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga atas dugaan nepotisme.

Nusron menyebut PTUN adalah tempat untuk gugatan administrasi.

"PTUN itu tempat gugatan administrasi. Jadi saya tidak paham ini gugatan apa? Apa hubungannya politik dengan PTUN?" ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Senin (15/1/2024) malam.

Nusron menegaskan gugatan yang dibuat itu mengada-ada dan lucu.

Sebab, kata dia, gugatan tersebut mencampur antara urusan politik, demokrasi, dan administrasi.

Baca juga: Tandingi Satgas Mahfud MD, TKN Prabowo Bentuk Pos Aduan Pelanggaran Pemilu

"Gugatan ini mengada-ada. Campur aduk antara politik, demokrasi, dan administrasi. Lucu saja ini," tuturnya.

Meski demikian, Nusron mengatakan gugatan itu tetap harus dihadapi.

"Tapi ya harus kita hadapi," imbuh Nusron.

Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara menggugat Presiden RI Joko Widodo dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Gugatan TPDI dan Perekat Nusantara yang dilayangkan dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini teregister di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Baca juga: Jokowi Digugat ke PTUN, TKN: KPU Sudah Terima Pencalonan Prabowo-Gibran

Perwakilan penggugat, Petrus Selestinus, menjelaskan, gugatan ini diajukan lantaran Presiden Jokowi dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No.XI/1998, Undang-Undang (UU) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

“TPDI dan Perekat Nusantara melihat nepotisme dinasti politik Presiden Jokowi telah berkembang sangat cepat, sehingga telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan demokrasi,” kata Petrus kepada Kompas.com, Senin (15/1/2024).

“Secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan nepotisme dinasti politik Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Kepresidenan,” ucapnya.

Petrus menilai, reformasi yang dibangun selama 25 tahun telah diruntuhkan oleh nepotisme dinasti politik Jokowi hanya dalam waktu satu tahun terakhir yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku presiden.

Hal ini, menurut dia, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang belum maksimal diwujudkan setelah 25 tahun berjalan.

Baca juga: Bima Arya Urus Cuti untuk Kegiatan Kampanye Prabowo-Gibran