LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Proses penyelesaian tenaga honorer yang ada di Indonesia memang tergolong rumit.

Jumlah tenaga honorer yang tidak sedikit menjadi salah satu hal yang menghambat proses penataan.

Apalagi ditambah dengan adanya isu mafia tenaga honorer, yang kerap kali menghantui para pegawai Non ASN.

Baca Juga: 2 Kategori Tenaga Honorer Ini Jadi Prioritas Pemerintah untuk Diangkat Jadi PPPK, Apakah Anda Termasuk?

Karena diketahui, pemerintah sudah resmi akan melakukan penghapusan pegawai Non ASN paling lambat bulan Desember 2024.

Tidak sedikit Non ASN yang memikirkan nasibnya, lantaran akan diberhentikan menjelang jadwal penghapusan.

Belum lagi baru-baru ini Junimart Girsang selaku wakil ketua komisi II DPR RI menyebut, terdapat dugaan adanya manipulasi data tenaga honorer di BKN.

Sebab pemerintah sebelumnya sudah melakukan pendataan Non ASN di seluruh Indonesia pada tahun 2022.

Baca Juga: Pasti Dilakukan Secara Transparan, Ini yang Harus Diperhatikan Tenaga Honorer agar Diangkat PPPK

Nantinya data tersebut diverifikasi BKN, dan pegawai yang sudah terdata dipastikan untuk diangkat menjadi ASN tahun ini.

Namun meski demikian, menurut Junimart masih banyak pegawai honorer yang datanya belum masuk ke BKN.

Padahal sudah lama mengabdi kepada negara, bahkan sudah sekian lamanya mulai dari belasan hingga puluhan tahun.

Karena menurutnya, banyak pegawai Non ASN yang kesulitan mendapatkan SPTJM yang dijadikan syarat oleh BKN.

Baca Juga: Honorer Guru dan Nakes Jadi Prioritas PPPK 2024, Bagaimana Nasib Tenaga Non ASN Lainnya?

“Banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya didaftarkan (SPTJM), di daerahnya itu kepala daerah, kepala dinas segala macem tidak mau pak,” kata Junimar kepada Menteri PAN RB dikutip dari kanal YouTube Komisi II DPR RI Channel, Rabu 10 Januari 2024.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal aplikasi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses melakukan pendataan.

Politisi asal PDI Perjuangan itu mengatakan, banyak pegawai yang sudah terdata dan masuk kepada aplikasi BKN. Namun datanya hilang.

“Ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN, itu bisa tiba-tiba hilang (data) pak. Di semua daerah itu,” sambungnya.

Baca Juga: Bikin Ngiler! Segini Gaji PNS Kejaksaan 2024 hingga Tunjangan Kinerja Tembus Rp38 Juta, Cek di Sini!

Sehingga ia meminta supaya pemerintah melakukan pengkajian alias audit ulang, terhadap data yang sebelumnya tercantum di BKN.

“Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga pak. Nah tolong cermati nih pak,” tegas Junimart kepada Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, saat merespon adanya kasus data tenaga honorer yang hilang di BKN.***