Jakarta, Gatra.com - Tiga perwakilan PMI dari Malaysia, Rasyidin, Fizin, dan Rico berhasil melakukan audiensi dengan Bawaslu RI terkait dugaan kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Malaysia pada Kamis (11/1).

Diketahui, pada hari yang sama juga sempat digelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI yang menyuarakan kasus tersebut. Di bawah hujan deras, para demonstran yang notabene berasal dari kalangan mahasiswa mendesak agar KPU dan Bawaslu RI turun langsung mengusut dugaan kecurangan itu.

"Hasil audiensi kami dengan Bawaslu RI, kami sepakat laporan kami yang sebelumnya di Panwaslu Kuala Lumpur diteruskan oleh Bawaslu yang ada di Jakarta," kata perwakilan PMI, Rasyidin kepada wartawan.

Dia menyebutkan jika Bawaslu akan berkomunikasi dengan Panwaslu Kuala Lumpur untuk menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah di buat di sana. Kata dia, setiap dugaan tindak pelanggaran akan diusut dan dilakukan pengungkapan nantinya.

Selain itu, kata dia, Bawaslu RI pun akan terbuka dengan setiap komunikasi lanjutan setelah laporan tersebut diambilalih.

"Pihak Bawaslu juga merekomendasikan melaporkan ke DKPP perihal kode etik prefosionalitas dan juga dugaan ancaman dari Ketua PPLN KL," tambah dia.

Dengan laporan tersebut, kata dia, Bawaslu RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahsiswa yang mau bergerak untuk mengawal keberhasilan Pemilu 2024. Khususnya hak-hak konsitusi para PMI yang berada di Malaysia ataupun di luar negeri lainnya.

Perbaikan sistem, kata dia, menjadi salah satu kunci dari keberhasilan laporan tersebut sehingga dapat secara signifikan mengurangi kecurangan-kecurangan yang akan datang.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengeluarkan pernyataan senada. Dia sepakat jika penetapan DPR Luar Negeri yang berkurang sangat banyak untuk pemilih di luar negeri (LN) patut dicurigai, pasalnya ada lebih dari 300 ribu pemilih yang berkurang pada DPT luar negeri pada pemilu 2024, dibandingfkan dengan jumlah pemilih pada pemilu tahun 2019.

Jumlah pemilih luar negeri Pemilu 2019 sebanyak 2.058.191, sementara itu jumlah pemilih luar negeri pemilu 2024 sebanyak 1.750.474 atau berkurang sebanyak 308.717 pemilih. KPU tak pernah menjelaskan mengapa terjadi penurunan jumlah pemilih luar negeri tersebut.

Di sisi lain, saat ini terjadi keresahan WNI di laur negeri akibat dugaan banyaknya WNI pemilih luar negeri yang tidak tercatat dalam data pemilih pemilu 2024 tersebut. Di kuala lumpur saja dilaporkan ada lebih dari seratus ribu pemilih yang sampai saat ini tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024.

Dengan demikian berkurangnya jumlah pemilih luar negeri dalam DPT pemilu 2024 yang lebih dari 300 ribu terkonfirmasi dengan adanya ratusan ribu pemilih LN yang tidak terdata oleh KPU. Tentu jumlah ini akan bertambah jika ditambah pemilih LN yang tidak masuk dalam DPT di luar Kuala Lumpur.

"KPU diminta untuk mengevaluasi kinerja jajarannya di luar negeri dan divisi yang bertanggung jawab atas dugaan hilangmnya hak pilih ratusan ribu WNI yang berada di luar negeri. Bawaslu diminta untuk segera menindaklanjuti hal tersebut di atas, serta melakukan penindakan jika ada potensi pelanggaran pemilu di dalamnya," ucap dia.

Di sisi lain, perlu dicari solusi yang komprehensif untuk melindungi hak pilih WNI yang berada di luar negeri.

9