SAMARINDA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, sudah saatnya negara tak diatur oleh para pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Anies saat kampanye dengan cara dialog dalam "Desak Anies" yang disiarkan di kanal YouTube pribadinya, @aniesbaswedan, Kamis (11/1/2024).

Dalam acara tersebut, Anies ditanya mengenai usaha yang merusak lingkungan seperti tambang batu bara yang berada di Kalimantan.

Baca juga: Anies: Perubahan Artinya Bukan Menghentikan Bansos

Anies kemudian menjelaskan, selama dia memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur, pelaku usaha selalu menaati aturan yang telah dibuat pemerintah.

"Pelaku usaha itu tidak akan bertumbuhkan dengan pemerintah. Problemnya, pemerintah sendiri tidak memprioritaskan ekologi, tidak memprioritaskan pembangunan berkelanjutan sehingga mereka ada keleluasaan di situ," katanya.

Sebab itu, dia ingin agar ada aturan yang dibuat pemerintah untuk mementingkan keberlanjutan lingkungan hidup dan tidak mengikuti kemauan dari pengusaha semata.

Baca juga: Cerita Anies Pertama Kali Lihat Ketimpangan Nyata di Kalimantan Timur

"Sudah saatnya negara tidak diatur oleh para pelaku usaha, dan sebaliknya. Justru negara yang harus mengatur para pelaku usaha," tutur Anies.

Anies memberikan contoh, perbudakan dalam dunia usaha dulunya dianggap normal sebelum adanya larangan karena alasan kemanusiaan.

Dia ingin agar pengusaha yang merusak lingkungan bisa sadar seperti layaknya larangan perbudakan.

Baca juga: Anies Akan Atasi Ketimpangan Pendidikan dengan Pertukaran Kepala Sekolah

Di zaman modern saat ini, merusak lingkungan hidup bisa jadi dianggap sebagai aib layaknya menjalankan usaha dengan sistem perbudakan.

"Dulu berusaha dengan merusak lingkungan bisa dianggap normal, ke depan itu aib, itu dosa dan itu harus berubah, itu yang ingin saya sampaikan," ucap Anies.

"Dibuat pesan moralnya, diturunkan dalam bentuk regulasi, lalu laksanakan terjadi perubahan," tandasnya.

-. - "-", -. -