FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis mencapai target investasi nasional senilai Rp14,55 Triliun.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPM-PTSP Sulsel Try Mallombasi mengatakan, sangat optimis dengan angka tersebut. Hingga triwulan III, serapan investasi Sulsel sudah mencapai angka Rp12,418 triliun.

"Mudah-mudahan bisa kita dapat Rp3 triliun TW IV untuk mencapai target. TW IV belum ada rilis dari pusat, ini masih dalam periode pelaporan penanaman modalnya para pelaku usaha. Itu sampai 10 Januari menghimpun data untuk realisasi investasi TW IV 2023," kata Try belum lama ini.

Angka itu terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp3,565 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp8,852 triliun.

Realisasi itu telah mencapai 122 persen dari target RPJMD Rp10,17 triliun. Serta capaian 85 persen dari target Kementerian Investasi/BKPM Rp14,55 triliun. Nilai ini pun meningkat jika dibandingkan Januari-September 2022 Rp9,991 triliun.

Berdasarkan sektor, realisasi investasi penanaman modal Periode Januari - September 2023, terdiri dari industri logam, bukan mesin dan peralatannya Rp2,457 triliun, pertambangan Rp1,841 triliun, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi Rp1,570 triliun, perdagangan dan reparasi Rp1,321 triliun, dan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp1,271 triliun.

Sementara, untuk triwulan III atau bulan Juli - September 2023, realisasi investasi mencapai Rp5,417 triliun. Try menyampaikan, jika DPM-PTSP secara rutin diberikan target serapan sebesar Rp3 triliun per triwulannya.

Pada tahun ini, sektor industri dan pertambangan masih menjadi primadona untuk dikembangkan. Hanya saja, ia mengaku jika pada TW I terjadi low terhadap serapan. Baru lah di TW II dan III akan mulai terserap karena belanja daerah mulai masif dilakukan.

"Kembali target kita, selalu Rp3 t per triwulan. Biasanya TW 1 Rp2 t lebih, tertutupi di TW selanjutnya. Biasa tinggi TW II dan III. Proyeksi hampir sama 2024, banyak juga pelaku usaha di 2023 itu pengembangan," ungkapnya.

Dalam pengembangan tersebut, ia berharap agar para pelaku usaha juga ikut sadar melapor ke dalam sistem OSS. Ia membenarkan jika selama ini banyak pelaku usaha yang enggan melapor setelah mendapatkan izin.

"Kita menginginkan kesadaran pelaku usaha melakukan kewajibannya melaporkan kegiatan penanaman modalnya ke dalam OSS," tandasnya.

Kata ia, proses pengawasan saat ini tidak lagi seperti dahulu. Dulu, ia bisa langsung mendatangi pelaku usaha ke lokasinya. Sekarang, pengawasannya dijadwalkan dari pusat dan melalui sistem OSS.

"Sistem OSS terus diupgrade, dulu kita ke sana mengingatkan secara lisan. Tapi dengan update-an terbaru OSS apabila pelaku usaha tidak melaporkan 2 Triwulan secara berturut-turut, akunnya akan dibekukan. Kalau dia tidak bisa mengakses masuk, dia akan datang ke kantor dengan sendirinya untuk mengaktifkan," tandasnya. (selfi/fajar)