FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mengomentari debat ketiga. Apalagi, dalam debat capres, Prabowo menyinggung terkait anggarannya yang tak disetujui oleh Menkeu.

Pemerintah memang melakukan realokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) selama pandemi Covid-19.

Kebijakan itu bertujuan mendukung prioritas penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat, realisasi belanja terbesar ada di dua kementerian. Yakni Kementerian PUPR dan Kemenhan.

Untuk Kemenhan, sepanjang 2023, belanja Kemenhan tercatat mencapai Rp70,9 triliun. Anggaran belanja itu naik 36 persen jika dibandingkan total belanja pada 2022 yang mencapai Rp52,1 triliun.

"Untuk Kemenhan terutama untuk alutsista, sarpras dari alat angkut kapal perang, angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN Kita di Jakarta.

Kementerian Keuangan juga memutuskan untuk menambahkan anggaran untuk pertahanan khususnya belanja alat utama sistem senjata alias alutsista tahun 2024. Tambahan belanja alutsista tersebut ditambah dari porsi pinjaman luar negeri.

Menkeu menjelaskan, ada perubahan alokasi anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Dimana ada penambahan menjadi USD 25 miliar di tahun 2024.

"Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD 20,75 miliar ke USD 25 miliar, itu yang kemarin disepakati,’’ kata Bendahara Negara.

Selain itu, dia menyebut bahwa hingga 2024 mendatang, Jokowi juga telah menyutujui tiga rencana strategis di Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri sejumlah USD 55 miliar.

’’Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu USD 55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 - 2029 nanti kemudian 2029 – 2034,’’ ungkapnya.