PIKIRAN RAKYAT – Mahfud MD berpesan agar masyarakat memilih pemimpin sesuai hati nurani meski pernah menerima amplop dari salah satu peserta Pemilu 2024.

"Orang ngasih uang boleh, tetapi ketika pada hari pencoblosan, di ruang pencoblosan, ikutilah bisikan hati nurani," kata Mahfud dalam acara deklarasi dukungan relawan di Cakung, Jakarta.

Mahfud berharap suara rakyat tidak bisa dibeli oleh janji dan pemberian lainnya yang hanya datang pada masa kampanye.

"Saudara beri tahu kepada rakyat. Mereka boleh diberi sembako, boleh diberi uang, terima uangnya. Akan tetapi, ketika mencoblos harus ikut, ikut yang diajarkan semua agama, yaitu ikut bisikan hati nurani," ujarnya.

Dukungan FBR dan Ikama

Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) bersama Ganjar Pranowo. Menurutnya, dukungan tersebut murni dari rakyat.

"Kalau ini, adalah murni dari bawah dan mewakili masyarakat mayoritas yang tidak bisa hadir karena tidak ada pancingan-pancingan, pancingan-pancingan yang sifatnya materiel," kata Mahfud.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu menegaskan bahwa dukungan tersebut bukanlah hal yang dimobilisasi.

"Rakyat di bawah itu akan berpartisipasi dan memilih secara benar, tetapi tidak dimobilisasi. Kalau dimobilisasi, itu artinya orang datang, dibayar, lalu dijanjikan sesuatu, dan seterusnya," ujarnya.

Lewat dukungan tersebut, Mahfud optimistis bahwa rakyat ada di belakangnya dan mempercayakan masa depan Indonesia kepadanya dan Ganjar.

"Maksudnya apa? Ya kami akan menunjukkan bahwa denyut-denyut kehidupan masyarakat di bawah itu, itu sebenarnya mempunyai suara-suara yang sangat besar cuma mereka tidak dimobilisasi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud berjanji akan memberikan perlindungan kepada masyarakat adat di Indonesia. Dia menyoroti persoalan suku Betawi yang tersingkirkan dan terpaksa menjual tanahnya untuk keperluan industri.

"Kita tahu di Jakarta banyak sekali pusat masyarakat Betawi itu tersingkir dari kehidupan perkotaan dan terpaksa keluar dari tanahnya. Ada yang dipaksa menjual tanahnya dan sebagainya," katanya.

Dalam sejumlah kasus, kata Mahfud, penjualan tanah kerap tak memikirkan nasib pemiliknya.

"Karena untuk keperluan industri, untuk keperluan investasi, yang mungkin, yang mungkin itu tidak memikirkan nasib rakyat dan suku-suku atau penduduk lokal," ujarnya.

Untuk itu, dia ingin pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. Jika terpilih menjadi wakil presiden, Mahfud ingin mewujudkan perlindungan tersebut.***