PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto meminta publik agar tidak termakan isu bahwa Indonesia adalah negara miskin yang tidak mampu membangun dan mengelola Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita jangan termakan brain washing (cuci otak) bahwa Indonesia negara miskin, Indonesia negara tidak mampu, orang Indonesia tidak bisa manage, pemimpin Indonesia korup semua, kita enggak mampu bikin apa-apa," katanya di acara diskusi yang digelar PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Januari 2024.

Mulanya, Prabowo menjawab polemik soal anggaran fantastis untuk pembangunan IKN. Dia menjelaskan, anggaran senilai Rp400 triliun itu selaras dengan prosesnya yang memakan waktu panjang.

Baca Juga: Respons Kritikan Cak Imin Soal Utang Beli Alutsista, DPR: Inkonsistensi Cak Imin Setelah IKN

"IKN nilainya kedengaran besar, Rp400 triliun, 30 miliar dolar. Apakah 1 tahun? Apakah 5 tahun? Apakah 10 tahun? Sekarang kalau kita bangun dalam 15 tahun, itu kan 1,5 miliar dolar satu tahun," ujarnya.

Prabowo lantas mengungkit soal angka besar yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, IKN merupakan bagian dari infrastruktur.

"Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur aja mendekati Rp300 triliun kalau tidak salah dalam APBN sekarang 12 miliar dolar. Apakah IKN bukan infrastruktur?" tutur dia.

Anggaran IKN

Selama 2023, proyek pembangunan IKN di di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah menelan anggaran sebesar Rp26,7 triliun. Angka itu setara dengan 97,6 persen dari pagu anggaran.

"IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp26,7 triliun. Anggaran total 27,4 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 2 Januari 2024.

Dalam realisasinya, pembangunan infrastruktur menelan anggaran sebesar Rp24,3 triliun. Pembangunan ini meliputi istana negara, kawasan pemukiman ASN, hingga pembangunan jalan tol. Sementara anggaran noninfrastruktur sebesar Rp3 triliun.

"Dari 2022 kita sudah belanja Rp5,5 triliun untuk IKN, 2023 naik cukup besar Rp26,7 triliun dan tahun depan lebih besar lagi Rp40,6 triliun, terutama untuk basic infrastruktur dan sampai IKN-nya terbangun," kata Sri.***