Jakarta, Gatra.com - Tim Hukum Nasional Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (THN AMIN) mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengklarifikasi dan menelusuri kejadian pembagian surat suara Pilpres 2024 kepada pemilih di Taipei, Taiwan, yang tidak sesuai dengan jadwal.

Klarifikasi didesak perlu, karena adanya perbedaan penjelasan atm tara KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) terkait dengan temuan surat suara tersebut. Dimana pada 28 Desember lalu, Bawaslu menyebut tidak adanya kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023.

Sedangkan, pada sebuah pemberitaan pada 29 Desember 2023, KPU menyatakan 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos kepada pemilih di luar negeri yang dianggap sebagai surat suara rusak.

Direktur Sengketa Proses THN AMIN, Zaid Mushafi melihat bahwa ada perbedaan pendapat dari KPU RI dan BAWASLU RI mengenai permasalahan tersebut. Sehingga, kedua lembaga pun diminta untuk bisa segera memberikan klarifikasi guna menuntaskan temuan masalah.

“Kami THN AMIN mengajukan permohonan kepada Ketua KPU RI untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi, agar didapat kejelasan dari KPU RI mengenai isu tersebut,” ujar Zaid dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (3/12)

Menurut Zaid, apabila kuat dugaan terbukti telah terjadi kesalahan prosedur pengiriman surat suara yang mengakibatkan sejumlah 31.276 surat suara rusak, sebagaimana pernyataan KPU RI, maka advokat yang tergabung dalam THN AMIN meminta KPU RI untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan.

"KPU harus memeriksa secara terbuka dan transparan terhadap kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada publik," tegas dia.

Menurut Zaid, kasus surat suara rusak tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas proses pemilihan, terutama bagi pemilih Indonesia yang berada di luar negeri. THN AMIN menekankan pentingnya setiap suara dihitung secara adil dan akurat dalam pemilihan umum.

Permintaan penyelidikan ini, sambung Zaid, menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilihan umum, terutama dalam hal logistik dan distribusi surat suara.

"Langkah ini juga menjadi penegasan Tim AMIN yang berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum di Indonesia berlangsung jujur dan adil,” tutupnya.

81