LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kacau! Permasalahan tenaga honorer di Indonesia semakin hari semakin rumit.

Selain jumlahnya yang terus membeludak, terdapat dugaan adanya praktik kecurangan dalam proses pendataan tenaga honorer di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang, selaku komisi yang membidangi permasalahan tenaga honorer.

Baca Juga: PP Manajemen ASN Tak Kunjung Rampung, MenPAN RB Rilis 3 Solusi untuk Tangani Permasalahan 2,3 Juta Honorer

Ia mengaku telah menerima laporan, bahwa data pegawai Non ASN yang sebelumnya telah dikirimkan daerah ke pemerintah pusat.

Bukanlah data pegawai Non ASN yang berstatus sebagai pekerja atau mengabdi di intansi tersebut.

Melainkan data pegawai honorer bodong, alias fiktif yang seringkali di identikan dengan mafia honorer.

“Kasus mafia tenaga honorer ini harus segera ditangani. Laporan yang masuk bahwa tenaga honorer yang diajukan ke pusat ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansinya,” kata Junimart dikutip dari kanal YouTube dpr.go.id, Rabu 02 Januari 2024.

Baca Juga: Uji Coba Single Salary, Segini Gaji yang Akan Diterima PNS Golongan 3a Lengkap dengan Tunjangannya

Atas dasar itu, ia meminta kepada pemerintah supaya melakukan audit dan verifikasi ulang. Bekerjasama dengan BPKP.

“Saya telah menyampaikan beberapa kali kepada Menteri PAN-RB supaya dilakukan investigasi audit, bekerja sama dengan BPKP,” ujarnya.

Menurutnya, verifikasi data merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk dijalankan pemerintah.

Karena ia beranggapan, para mafia honorer seringkali menjalankan aksinya dibantu oleh berbagai pihak.

Baca Juga: Cak Imin akan Minta Bantuan Lembaga PBB Soal Permasalahan Rohingya: Kepentingan Rakyat Harus Diprioritaskan

Sehingga hal ini perlu di antisipasi, serta ditindaklanjuti lantaran telah melaggar aturan sesuai prosedur yang berlaku.

“Verifikasi tenaga honorer ini sangat penting karena mafia tenaga honorer pastilah sebuah sindikat yang aksinya dilancarkan oleh banyak pihak. Ini adalah sebuah pelanggaran, dan jelas harus segera ditindak,” pungkasnya.***