KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) konsisten melayani rakyat Indonesia. Mereka bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik.

Sepanjang 2023, Fraksi PKB berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi inklusif, dan pemerataan pembangunan. Hal ini tak terlepas dari peran anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran (budgeting), serta legislatif.

Pada bidang ekonomi dan keuangan, Fraksi PKB terlibat aktif dalam mengawal berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Selain mencermati pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKB juga mengawasi kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan harga bahan baku, seperti tempe. Terlebih, makanan ini merupakan produk asli dari Indonesia.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti urgensi penguatan hukum dalam industri perkoperasian yang menurut partai masih memiliki celah hukum. Dengan demikian, rawan dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Terkait inklusi keuangan, Fraksi PKB fokus memberikan perhatian lebih pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan. Partai mendorong perintah untuk melakukan edukasi tentang perbankan dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat.

Baca juga: Jubir PKB: Kami Setuju Pembahasan RUU DKJ, asalkan…

Fraksi PKB juga mencermati pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah, yakni 5,2 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Untuk mencapai target tersebut, Fraksi PKB menekankan signifikansi menjaga stabilitas dalam negeri, terutama terkait investasi di tengah tahun politik yang penuh tantangan.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem sebagai bagian integral dari tujuan APBN 2024.

Dalam aspek belanja pendidikan, Fraksi PKB menekankan transformasi sistem pendidikan dan nasib Guru Sertifikasi Non-Inpassing yang belum terpecahkan. Partai juga mendorong peningkatan dana desa hingga Rp 5 miliar per desa. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan desa dengan lebih merata.

Sebagai bagian dari fungsi penganggaran di DPR, Fraksi PKB terus mengawal dan memberikan pandangan kritis dalam penyusunan APBN.

Partai juga menekankan signifikansi inklusi ekonomi, pemberdayaan desa, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.
Infrastruktur prorakyat.

Terkait infrastruktur, Fraksi PKB memfokuskan perhatian pada pembangunan sarana dan fasilitas yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.Misalnya, mendorong program revitalisasi pasar rakyat.

Baca juga: Ketua Fraksi PKB: Dana Abadi Pesantren Milik PKB, Capres Lain Tidak Boleh Asal Klaim

Fraksi PKB menilai, perbaikan pasar rakyat dapat menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan untuk sektor informal. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah ketahanan pangan. Fraksi PKB menyoroti posisi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata global dalam Global Food Security Index (GFSI).

PKB menilai, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki peran krusial dalam meningkatkan ketahanan pangan, mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok secara mendadak, dan memberikan jaminan ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Terkait usulan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No 43 Tahun 2019, Fraksi PKB meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap madrasah swasta dalam program rehabilitasi prasarana pendidikan.