FAJAR.CO.ID, ACEH -- Trauma yang dirasakan ratusan bahkan ribuan warga Rohingya di negaranya tampaknya harus berlanjut di tempat pengungsian. Seperti yang dialami para pengungsi Rohingya yang berlabuh di Provinsi Aceh.

Di Aceh, harapan pengungsi untuk mendapat sedikit kenyamanan dan rasa aman tidak mereka dapatkan. Bahkan saat mereka dalam penampungan pemerintah, para pengungsi itu juga masih terusik rasa amannya.

Seperti yang dirasakan pengungsi Rohingnya yang ditampung pemerintah pada Balai Meuseuraya Aceh (BMA). Mereka trauma dan ketakutan akibat digeruduk dan diusir paksa oleh ratusan mahasiswa Aceh. Para mahasiswa itu awalnya melakukan aksi demonstrasi menolak para pengungsi Rohingya, namun berujung penyerbuan ke tempat pengungsian.

Tak hanya itu, dilaporkan pula ratusan mahasiswa Aceh tersebut juga menggiring paksa para pengungsi Rohingya untuk kemudian dialihkan dari BMA ke Kantor Kemenkumham Aceh.

Menanggapi kenyataan tersebut, United Nations High Commissioner for Refugees atau Badan Pengungsi PBB (UNHCR) buka suara.

Sebagai badan yang mengurusi pengungsi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), UNHCR turut menyampaikan keprihatinan terhadap aksi massa yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa Aceh tersebut.

"UNHCR, Badan Pengungsi PBB, sangat prihatin melihat serangan massa di sebuah lokasi yang menampung keluarga pengungsi yang rentan, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, di kota Banda Aceh, Indonesia," tulis UNHCR dalam keterangan resmi tertulis mereka, seperti dilansir dari JawaPos.com pada Kamis (28/12).

Dalam keterangan UNHCR, ratusan pemuda menyerbu basement gedung pada Rabu (27 Desember 2023) tempat para pengungsi berlindung. Massa sempat menerobos barisan polisi dan secara paksa memasukkan 137 pengungsi ke dalam dua truk dan memindahkan mereka ke lokasi lain di Banda Aceh. "Peristiwa ini membuat para pengungsi terkejut dan trauma," ujar UNHCR.

Terkait peristiwa hal ini, Badan Pengungsi PBB tersebut meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan.

"UNHCR masih sangat khawatir mengenai keselamatan para pengungsi dan menyerukan kepada aparat penegak hukum setempat, untuk mengambil tindakan segera guna memastikan perlindungan bagi semua individu dan staf kemanusiaan yang putus asa," ungkapnya.

Sementara itu, pihaknya menyebut peristiwa ini bermula dari kampanye online yang berisi misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi.

"Serangan terhadap pengungsi bukanlah sebuah tindakan yang terisolasi namun merupakan hasil dari kampanye online yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi dan upaya untuk memfitnah upaya Indonesia dalam menyelamatkan nyawa orang-orang yang putus asa dalam kesusahan di laut," jelasnya.

Lebih lanjut, mereka juga mengingatkan semua pihak bahwa pengungsi anak-anak, perempuan dan laki-laki yang putus asa mencari perlindungan di Indonesia adalah korban penganiayaan dan konflik, dan merupakan penyintas perjalanan laut yang mematikan.

"Indonesia dengan tradisi kemanusiaannya yang sudah lama ada telah membantu menyelamatkan orang-orang yang putus asa dan bisa saja meninggal di laut seperti ratusan orang lainnya," tutur Badan Pengungsi PBB.

Badan Pengungsi PBB juga memperingatkan masyarakat umum untuk mewaspadai kampanye online yang terkoordinasi dan terkoordinasi dengan baik di platform media sosial, yang menyerang pihak berwenang, komunitas lokal, pengungsi dan pekerja kemanusiaan, menghasut kebencian dan membahayakan nyawa.

"UNHCR mengimbau masyarakat di Indonesia untuk memeriksa ulang informasi yang diposting online, yang sebagian besar palsu atau diputarbalikkan, dengan gambar yang dihasilkan AI dan ujaran kebencian yang dikirim dari akun bot," pungkasnya. (fajar)