FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Islah Bahrawi, angkat suara mengenai wacana tiga juta ton beras impor yang dikabarkan akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat ini.

Menanggapi hal tersebut, Islah menyinggung soal program food estate yang telah menelan anggaran triliunan.

"Ini ajaib. Ribuan hektar hutan Indonesia yang dibabat, yang panen malah India dan Thailand," ujar Islah dalam keterangannya di aplikasi X @islah_bahrawi (27/12/2023).

Diungkapkan Islah, food estate merupakan program yang diyakini bakal menjadi lumbung pangan.

"Food estate itu bahasa sederhananya Lumbung Pangan," tukasnya.

Dia pun tidak habis pikir, mengingat, proyek tersebut telah menelan anggaran yang begitu besar.

"Konyol aja, bikin lumbungnya konon habis triliunan, tapi berasnya tetap beli dari pekarangan tetangga. Triliunan juga. Piece of crap!," tandasnya.

Seperti diketahui, Proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk mencegah ancaman krisis pangan.

Hanya saja, dalam proses pembangunannya proyeknya, tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan.

Bahkan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Ditegaskan Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

Pada proyek tersebut, Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Selain itu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Proyek food estate dianggap gagal, bahkan DPR pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

(Muhsin/fajar)