tirto.id - Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi meragukan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, soal jutaan masyarakat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

"Perlu dipahami juga sekitar 190 juta-an pemilih Pemilu 2019, tersebar di perdesaan yang tidak familiar dengan media sosial. Kesimpulan ini dari mana?" ujar Asrinaldi kepada Tirto, Selasa (15/3/2022).

Ia juga meragukan metode dan mekanisme pengukuran big data Luhut dan Muhaimin. Responden ditanyakan langsung atau hanya angka perkiraan yang dikaitkan, kata Asrinaldi.

"Kalau penduduk Indonesia yang jumlahnya 280 jutaan diasumsikan, berarti banyak yang tidak mau Pemilu ditunda. Angka ini hanya prediksi," ujarnya.

Lebih lanjut, Asrinaldi menilai klaim big data hanya untuk menggiring opini publik dan menjustifikasi bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat dukungan rakyat.

Hal seperti ini berpotensi menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat: mendukung penundaan dan menolak penundaan Pemilu 2024.

"Jangan sekedar minta menunda tapi dasarnya tidak konstitusional. Untuk kepentingan sesaat yang berkuasa dan dampaknya konflik horizontal," tandasnya.

Luhut mengklaim terdapat 110 juta masyarakat yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Hal yang sama juga sempat diutarakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang mengatakan terdapat 100 juta akun di media sosial membicarakan wacana tersebut; 60 persennya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. Big data bisa menjadi acuan, kata Muhaimin.

"Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih ke big data," ujar Muhaimin pada 26 Februari 2022.