Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya keberadaan “wasit” di antara partai politik dan para pasangan calon yang diusung. Hasto menjelaskan, “wasit” ini merupakan bagian dari instrumen demokrasi untuk menjaga akuntabilitas dan keberimbangan

“Misalnya, sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara balihonya. Itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” ucap Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (15/12).

Hasto mengatakan, pemasangan baliho baik jumlah yang dipasang atau biaya yang dikeluarkan, harus dilaporkan. Ia menjelaskan, pelaporan ini merupakan salah satu bentuk menjaga keberimbangan atau fairness dalam demokrasi di Indonesia.

Ia menegaskan, fairness perlu dijaga untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Hasto mengatakan, perlu ada lembaga independen untuk melaksanakan tugas ini.

Secara spesifik, Hasto menekankan pentingnya keberadaan lembaga independen. Sekjen PDIP ini pun menyinggung Mahkamah Konstitusi yang beberapa waktu lalu diduga diintervensi oleh sebagian pihak untuk mencapai kepentingan tertentu.

"Yang namanya Mahkamah Konstitusi yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi,” kata Hasto.

Sebaliknya, Hasto mengisyaratkan, jika debat KPU tidak diintervensi beberapa pihak, akan ada yang diuntungkan.

“Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society, termasuk dari paslon lain yaitu pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu,” lanjut Hasto.

Ia mengatakan, perlu ada upaya untuk menjaga proses demokrasi yang tengah berlangsung.

“Diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal dan transaksi-transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yg melakukan pengawasan,” ucap Hasto lagi.

PDIP mendukung tindakan PPATK yang mengungkapkan adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari tindak pidana. PPTAK menduga, dana kampanye yang mencapai triliunan rupiah ini didapat dari sumber-sumber ilegal.

Hingga saat ini, PPATK belum membeberkan lebih lanjut temuan-temuan mereka. Namun, hal ini sudah dilaporkan ke KPU dan Bawaslu.

18