MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Saat ini, Indonesia khususnya wilayah Aceh tengah direpotkan dengan kedatangan pengungsi Rohingya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Global Refugee Forum (GRF) di kantor PBB, Jenewa, Swiss pada Rabu (13/12), menegaskan bahwa akar masalah pengungsi Rohingya harus segera diselesaikan.

Menurut dia, kekerasan yang terus terjadi di Myanmar akibat pertentangan antara junta militer dan warga sipil telah memaksa warga Rohingya untuk meninggalkan negara itu, dan banyak di antara mereka akhirnya masuk ke Indonesia.

Baca Juga:

Indonesia Bakal Desak Negara Konvensi Pengungsi Percepat Terima Warga Rohingya

“Karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka, yaitu di Myanmar,” ujar Retno dalam keterangan pers secara daring dari Jenewa, Rabu (13/12), seperti dikutip Antara.

Selain itu di dalam Forum GRF, dia juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia atau (TPPO), termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia.

Praktik TPPO disebut Retno semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi.

“Saya jelaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO yang merupakan kejahatan transnasional. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri,” kata dia.

Baca Juga:

Jokowi Tegaskan Penampungan Pengungsi Rohingya Bersifat Sementara

Oleh karena itu, Menlu Retno menyerukan kerja sama yang erat, baik di kawasan maupun internasional, untuk memerangi TPPO.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNODC, UNHCR, serta IOM, dalam penanganan masalah ini.

Lebih lanjut, Retno menegaskan kewajiban negara-negara pihak Konvensi Pengungsi untuk menerima pemukiman kembali para pengungsi tersebut, mengingat Indonesia bukan lah negara pihak konvensi.

“Saya katakan bahwa proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lamban. Banyak negara pihak konvensi bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi,” tutur Retno.

GRF, yang dihadiri oleh 140 negara, diselenggarakan dengan tujuan untuk melihat kemajuan komitmen negara dan pemangku kepentingan lain yang telah disampaikan pada 2019 terkait isu pengungsi.

Forum tersebut membahas berbagai isu soal pengungsi, termasuk pelaksanaan tanggung jawab bersama (burden-responsibility sharing) serta respons yang perlu dilakukan secara menyeluruh.

Pada pertemuan GRF, Menlu Retno juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam kerangka Bali Process, sebagai forum untuk penanganan TPPO serta tindak pidana terkait lainnya di antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan. (*)

Baca Juga:

Jawaban Ganjar soal Pengungsi Rohingya