PIKIRAN RAKYAT – Pakar hukum sekaligus asisten professor hukum di Universitas Global OP Jindal, Eka Nugraha Putra mengungkapkan visi-misi ketiga capres terkait isu kebebasan berekspresi belum memiliki hal konkret dan spesifik yang ditawarkan. Ketiganya memang menawarkan akan menegakkan HAM dan memberi kebebasan masyarakat.

Namun demikian, apa yang dijanjikan 3 capres dalam visi-misi mereka dianggap bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Terutama aksi-aksi yang dilakukan oleh partai politik (parpol) pendukung ketiga capres tersebut.

Bahkan baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, maupun Ganjar Pranowo dianggap memiliki rekam jejak yang buruk dalam isu HAM. Eka menilai masyarakat tidak punya pilihan atas sosok calon pemimpin yang benar-benar bersih dari masalah HAM.

Baca Juga: Pakar: 3 Capres Punya Rekam Jejak yang Buruk dalam Isu HAM

Janji kebebasan berekspresi para capres

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini membanggakan program mereka yang akan menjamin kebebasan pers dan media jika terpilih di Pilpres 2024. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Anies-Cak Imin berencana merevisi aturan-aturan yang menghambat kebebasan pers dan kebebasan sipil.

Anies Baswedan dengan lantang menyebutkan ‘No Wakanda’ usai debat capres pertama lalu. Wakanda sering jadi sebutan masyarakat untuk Indonesia saat ingin menyindir pemerintahan, tanpa takut kena pasal UU ITE.

Meski visi-misi Anies besar soal kebebasan berekspresi ini, tapi tak bisa dilupakan soal rekam jejak partai politik (parpol) pengusungnya yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, dan PKS.

Dikutip dari The Conversation, Eka menilai bahwa ketiga partai ini kurang sejalan dengan visi-misi Anies-Cak Imin soal kebebasan berpendapat. Pasalnya, NasDem dan PKB bersama seluruh fraksi di DPR RI turut menyetujui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum PIdana (KUHP) baru, yang justru mengancam kebebasan pers.

Sedangkan PKS turut mendukung, meski memberikan beberapa catatan terkait pasal penghinaan presiden.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Visi-misi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diberi nama ‘8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD’. Dalam visi-misi tersebut, keduanya berkomitmen untuk menegakkan hukum dan HAM, termasuk menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

“Menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab,” ujar visi Ganjar dan Mahfud MD..

Sayangnya Anies dan Mahfud tidak menyebutkan secara spesifik misi seperti apa yang digunakan untuk mencapainya. Selain itu, PDI Perjuangan juga jadi inisiator revisi UU KPK yang keseluruhan poinnya justru melemahkan dan menjadi titik mundur korupsi.

PDIP juga ada di garda terdepan dalam pengesahan UU KUHP baru. Sikap Ganjar dalam pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang dan Wadas justru memperlihatkan jika capres nomor urut 3 itu seolah berpihak pada korupsi.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming

Dalam visi-misinya, Prabowo-Gibran memastikan akan mempekokoh Pancasila, Demokrasi dan HAM yang tercantum dalam Program Asta Cita. Partai pendukung Koalisi Indonesia Maju merupakan partai koalisi pemerintah, kecuali Partai Demokrat, yang justru tidak menunjukkan ketegasan dalam isu kebebasan sipil dan pers karena mendukung UU KUHP.

Sosok Prabowo juga selalu lekat dengan tudingan keterlibatannya dalam penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 1998. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran juga kebanyakan adalah eks anggota TIM Mawar.

Prabowo-Gibran yang dinilai mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan karena isu dinasti politik. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi melancarkan jalan Gibran jadi cawapres.

Eka menilai bahwa sikap ketiga pasangan capres-cawapres dan parpol pengusungnya belum sepenuhnya tegas pada isu kebebasan sipil dan pers. Rakyat butuh langkah konkrit dari 3 capres-cawapres ini untuk mengatasi isu kebebasan sipil dan pers yang didambakan banyak orang.***