PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan instruksi khusus untuk para kader partai memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, para kader diminta merealisasikan titah Megawati itu.

"Kita minta tiga instruksi itu dapat direalisasikan para kader partai untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD," ucap Hasto Kristiyanto di Gedung As-Sakinah, Banten, Ahad, 10 Desember 2023.

Dia berujar, ketiga instruksi Megawati itu, yaitu para kader partai langsung turun ke bawah bersentuhan bersama rakyat sebagai kerja politik terbaik untuk memenangkan Pemilu 2024, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. "Yang pertama segera turun ke bawah, perkuat akar rumput, lakukan door to door menyapa masyarakat dengan penuh keyakinan diri."

Hasto menerangkan, Megawati juga menginstruksikan juru kampanye dari partai maupun relawan menyosialisasikan kepemimpinan pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hal itu agar masyarakat mengetahui bahwa PDI Perjuangan mengusung Ganjar-Mahfud MD.

Selain itu, PDI Perjuangan juga menurutnya berkomitmen keberpihakannya kepada anak-anak muda, pemberantasan rasuah sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Dan instruksi Megawati yang ketiga, katanya, mempersiapkan saksi pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan sebaik-baiknya.

PDI Perjuangan akan menempatkan dua saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS), yakni seorang saksi untuk pemilu legislatif dan satu saksi pemilu presiden. Selain itu, bakal ada seorang saksi pilpres bersama partai lain dan juga relawan.

"Dengan adanya saksi itu untuk memperkuat kebenaran dan mencegah hal-hal kecurangan," kata dia, seperti dilaporkan Antara.

Panggilan jiwa Ganjar-Mahfud md

Hasto mengungkapkan, Ganjar-Mahfud MD memiliki komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menjadi panggilan jiwa keduanya. "Dalam programnya, Ganjar-Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM sebagai panggilan jiwanya karena nilai-nilai kemanusiaan sangat penting, mencintai rakyat."

Dia menegaskan, capres-cawapres nomor urut 3 itu menitikberatkan HAM sebagai asas yang dijunjung tinggi jika mereka terpilih nanti, serta berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil.

"Jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM, apalagi paslon yang tidak memasukkan (visi-misi) terkait HAM," kata dia menegaskan.

Masalah HAM harus dituntaskan

Pekerjaan rumah (PR) menanti pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2024, salah satunya masalah hak asasi manusia (HAM). Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Wirya Adiwena mengungkapkan, upaya penuntasan masalah tersebut mesti digarisbawahi sebelum menilik visi-misi, debat, hingga janji para pasangan calon.

"Ini masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita tuntaskan, yang perlu negara tuntaskan sebagai pengampu tanggung jawab utama," katanya dalam konferensi pers daring, Jumat.

Kata dia, PR ihwal HAM di antaranya kasus Rempang, Batam. Di Rempang, tuturnya, personel keamanan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional saat adanya bentrokan dengan warga.

Selain kasus Rempang, Tragedi Kanjuruhan juga merupakan permasalahan HAM yang menurutnya perlu dituntaskan. Pasalnya, terdapat kekerasan yang dilakukan personel keamanan dalam peristiwa yang menewaskan 135 orang itu, selain penggunaan gas air mata.

"Banyak yang menjadi korban, tetapi tidak banyak pertanggungjawabannya," kata dia.

Pembela HAM dapat ancaman

Dalam kesempatan itu, dia berkata, kini orang-orang yang membela HAM masih mengalami ancaman. Pada tahun 2023 ini, ada 166 pembela HAM yang menjadi korban, baik serangan fisik maupun digital.

Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia itu berharap agar pemerintah selanjutnya dapat memastikan bahwa kritik, ketidakpuasan, sampai keresahan warga ditanggapi dan dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai, tuturnya, warga justru langsung mengalami dampak tanpa adanya komunikasi dan perintah.

"Siapa pun yang akan menjadi presiden nanti, negara harus memenuhi kewajibannya. Siapa pun yang menjadi presiden, kita sebagai warga berhak menuntut negara memenuhi kewajibannya melindungi hak asasi manusia," ujar dia.***