PIKIRAN RAKYAT - Perubahan formasi debat capres-cawapres 2024 menjadi sorotan banyak pasang mata. Tak sedikit yang menilai jika perubahan terjadi sebagai upaya perlindungan untuk cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini pun menuai sorotan dari Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor.

Menurutnya KPU telah berlebihan dalam menunjukkan keberpihakannya, padahal KPU diharuskan netral.

”Modifikasi seperti ini sebenarnya sudah dianggap berlebihan juga oleh sebagian kalangan karena sangat terasa sekali nuansa melindungi kelemahan dari Gibran," kata Firman Noor, Senin, 4 Desember 2023.

Baca Juga: Pengelola Bendung Rentang Majalengka Bingung Bagi Air, Buntut Petani Lakukan Tanam Serempak

"Sebelumnya Pak Maruf yang sudah sepuh mau kok, dipersilakan berdebat. Masa ini yang katanya mewakili generasi muda kayak diduga dilindungi,” ujarnya menambahkan.

Firman Noor melihat modifikasi format debat tersebut juga akan membuat masyarakat jadi tidak mampu melihat program dan kapabilitas paslon secara utuh.

"Kita bisa melihat dia apa adanya, mulai dari gestur, cara penyampaian dan yang ditunggu adalah bagaimana dia harus mencerna suatu pernyataan yang tidak mudah dijawab. Di situ kelihatan mana yang berisi dan tidak. Momen-momen ini bisa hilang dengan modifikasi ini,” ucapnya seperti dikutip dari BBC.

Baca Juga: Apa Itu Phubbing? 5 Hal Ngeri sebagai Konsekuensinya

Benarkah Melindungi?

Selain Firman Noor, analis politik dari Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago juga melihat perubahan format debat itu memunculkan kesan di ruang publik terkait adanya upaya untuk melindungi salah satu calon.

“Masyarakat melihat berbeda sekali dengan format sebelumnya, ada apa? Ada kesan di masyarakat formatnya seperti melindungi salah salah calon, agak kaku, tidak original," katanya.

"KPU harus mengakomodir kepentingan dan keinginan masyarakat yang ingin melihat sejauh mana gagasan, pikiran, narasi paslon. Jadi tidak boleh ada ditutup-tutupi apalagi ada format-format berubah,” tutur Pangi Syarwi Chaniago menambahkan.

Baca Juga: Ini Honor Anggota KPPS Pemilu 2024, Lengkap dengan Syarat Pendaftarannya

Di sisi lain, Pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio juga menilai bahwa format debat menentukan strategi-strategi politik paslon guna meminimalisir blunder atau kesalahan yang dilakukan.

“Kesalahan terbesar dalam debat itu adalah salah ucap, maka diminimalisir dengan cara sebisa mungkin hanya menyampaikan pidato visi misi saja yang sudah jelas, sehingga saat menyampaikan pandangan pribadi itu blundernya mengecil. Jadi ini tentang strategi menjaga elektabilitas, ini yang sedang dimainkan,“ ujarnya.

Kata TKN Prabowo-Gibran

Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran, Nusron Wahid mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran siap berdebat dengan format apa pun.

Baca Juga: Stafsus Jokowi Berkelit dari Pertanyaan Soal Revisi UU MK: Silakan ke Menkopolhukam dan Menhukam

Pihaknya juga menyebut akan mengikuti semua aturan kampanye, sembari tetap berpegang pada kampanye yang riang gembira.

“Secara prinsip, paslon kami siap debat dengan aturan dan ketentuan yang dibuat KPU. Apa pun format yang ditentukan,” kata Nusron.

“Misal debat antara Cak Imin (Muhaimin Iskandar), Mas Gibran, dan Pak Mahfud MD dengan Bahasa Inggris dan tanpa bawa teks-pun, kami siap. Tapi kami tidak mengusulkan itu,” ucap Nusron menambahkan.***