PIKIRAN RAKYAT - Amnesty International Indonesia memberi usulan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar pembahasan soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masuk ke dalam topik debat capres dan cawapres 2024.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berharap agar KPU RI mempertanyakan visi-misi dari tiga pasangan capres-cawapres terkait pelanggaran HAM berat ketika debat berlangsung.

“Kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres dan cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi-misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari,” kata dia, di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.

Mula-mulanya, Usman menguraikan tiga topik HAM yang pihaknya kehendaki untuk dimasukkan ke dalam topik debat Pilpres 2024. Diantaranya, kebebasan berekspresi, kepastian akuntabilitas dan pertanggungjawaban aparat keamanan, serta pelanggaran HAM berat.

“Tadi kami sampaikan bahwa kebebasan berekspresi ini sudah sangat genting, di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan jumlahnya mencapai empat ratusan kasus,” kata Usman.

“Dari mulai kebebasan berekspresi di Papua, sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kartaredjasa dan Agus Noor,” ujarnya lagi.

Baca Juga: Benarkah Gibran Rakabuming Dilindungi agar Kekurangannya Tak Tampak di Debat Capres-Cawapres?

Usman memberi contoh turunan dari pembahasan kebebasan berekspresi. Ia ingin nantinya debat capres-cawapres ini berkembang menjadi diskusi serius soal berbagai Undang-Undang problematik di Indonesia.

“Kami sampaikan perlunya mengangkat berbagai Undang-Undang yang problematis di dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi, antara lain KUHAP pidana yang baru, kemudian Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), dan juga sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas,” katanya.

Untuk usulan topik HAM kedua, lanjut Usman, sebaiknya topik tak terbatas pada tindakan aparat keamanan di berbagai wilayah. Dia menghendaki bahasan berkembang terhadap kinerja aparat di tahun-tahun Pemilu.

“Ini bukan hanya kasus-kasus yang terjadi selama ini di berbagai wilayah, seperti tragedi Kanjuruhan, atau tragedi Rempang, Rembang, Air Bangis, dan Halmahera atau Morowali,” kata dia.

“Tetapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat Pemilu, atau pada saat hasil Pemilu itu dipersoalkan oleh masyarakat. Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat yang termasuk penyiksaan dalam kasus Pemilihan Umum di tahun 2019,” ujarnya. ***