PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Indonesia berencana untuk memulangkan pengungsi Rohingya yang kini berada di Aceh. Mereka mencatat, sampai saat ini ada 1.487 pengungsi Rohingya di Serambi Mekkah.

Angka itu pun diperkirakan akan terus bertambah, lantaran gelombang pengungsi terus berdatangan. Mereka ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru.

Hanya saja, sikap pemerintah yang menerima para pengungsi ini membuat pemda kewalahan dan memicu penolakan. Apalagi, penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan katanya sudah penuh dan kehabisan dana.

Itulah mengapa pemerintah akan mencari solusi. Salah satunya mengembalikan mereka ke negara asal.

"Kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena ada perwakilannya yang mengurus pengungsi itu," kata Menkopolhukam Mahfud MD di Bekasi, Jawa Barat.

Dia juga menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Sehingga, pemerintah bisa saja menolak mereka.

"Tapi kan kita punya perikemanusiaan," ucap Mahfud MD.

Respons UNHCR

Menanggapi rencana pemerintah itu, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono mengatakan bahwa selama ini pihaknya sudah berkoordinasi erat dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjalankan tradisi kemanusiaan dengan menerima mereka.

"Kami berharap masih bisa melihat semangat solidaritas dan kemanusiaan yang sama kuatnya di saat ini maupun di kemudian hari," ujarnya.

Keputusan yang Tuai Dukungan

Peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth mendukung langkah pemerintah yang ingin memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal. Sebab jika dibiarkan, akan memicu masalah keamanan nasional.

Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia akan menggelar Pemilu. Sehingga dikhawatirkan keberadaan pengungsi tersebut bakal menambah beban aparat keamanan dan memecah konsentrasi.

"Pemerintah pastinya ingin pemilu berjalan lancar, tapi di tengah banyak tuduhan intrik politik, adanya pengungsi menambah masalah kamtibnas. Kalau mereka (pengungsi) membuat masalah konsentrasi aparat akan terganggu," tutur Adriana Elizabeth.

"Tidak mungkin Indonesia sendiri mau jadi pahlawan tapi nyatanya kita kewalahan," katanya menambahkan.

Adriana Elizabeth menuturkan, penolakan yang terjadi di Aceh bisa jadi momentum untuk Indonesia menyuarakan kembali persoalan pengungsi Rohingya di ASEAN. Sembari membujuk Myanmar agar menuntaskan masalah domestiknya.

"Jadi katakan saya bahwa Indonesia tidak bisa mengendalikan (masalah Rohingya) sendiri. Tegas saja bahwa Indonesia hanya bisa menampung sampai di sini, kalau sudah menganggu kita kembalikan," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.***