FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran dan perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan. Ini demi memastikan hak-hak disabilitas terpenuhi dengan baik.

Apalagi, UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengamanahkan kepada pemerintah untuk memberi perhatian kepada penyandang disabilitas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui pemerintah terus berupaya dalam memperhatikan penyandang disabilitas.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menempatkan penyandang disabilitas setara dengan orang-orang normal pada umumnya.

"Seperti di instansi pemerintahan terdapat kebijakan slot khusus pegawai penyandang disabilitas," ucap Muhadjir, Rabu (6/12).

Dia mengungkap, pemerintah bahkan sudah memiliki kebijakan dimana setiap
setiap Kementerian, semua instansi pemerintahan termasuk BUMN harus ada kuota untuk menerima pegawai dari kalangan disabilitas.

Eks Mendikbud ini menegaskan perlakukan terhadap penyandang disabilitas itu berlaku untuk semua, termasuk tunanetra.

Karena itu, komunitas yang menaungi penyandang tunanetra bisa menjadi penghubung untuk memperjuangkan hak-hak penyandang tunanetra dalam pekerjaan formal di instansi pemerintahan termasuk juga BUMN dan BUMD.

Pasal 53 menyebutkan minimal 2 (dua) persen untuk pemerintah pusat, pemda, BUMN dan BUMD. Sedangkan swasta minimal 1 (satu) persen dari jumlah pegawai.

"Tentu saja kualifikasi persyaratan sebagai seorang PNS PPPK juga harus tetap berlaku sebagaimana biasa. Dan tentu saja harus ditempatkan di bidang-bidang pekerjaan yang memang memungkinkan supaya penyandang disabilitas itu bisa memberikan kontribusi terbaiknya di instansi itu," jelasnya.

Muhadjir mengatakan komunitas seperti Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dapat menginisiasi perjuangan untuk menyetarakan penyandang disabilitas tunanetra di dunia pekerjaan formal.

"Saya selaku Menko PMK nanti saya usahakan untuk bisa memfasilitasinya. Pasti kita support. Nanti akan kita hubungkan dengan kementerian teknis seperti Kemensos, Kemendikbudristek, KPPPA," pungkas Muhadjir. (fajar)