PIKIRAN RAKYAT - Polemik pengungsi Rohingya di Aceh semakin pelik. Publik mulai menunjukkan penolakan terkait penampungan kelompok etnis tersebut.

Merespons perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo.

Mahfud menuturkan, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengungsi Rohingya.

Wacana tersebut menyusul perintah yang dilontarkan Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023 kemarin.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Kantongi 'Bekal' untuk Debat Pilpres: Tak Harus dari Ahli

"Nah ini saya lagi undang rapat koordinasi besok. Karena ini semakin, ini negara lain sudah nutup (menerima pengungsi Rohingya)," katanya.

Mahfud menyadari jumlah pengungsi Rohingya semakin membeludak. Hal ini juga yang dikhawatirkan masyarakat lantaran biaya bantuan yang harus dikeluarkan semakin membengkak.

"Dan diperkirakan masih akan membanjir lagi di beberapa tempat. Jadi saya akan koordinasi besok," katanya.

Dalam hal ini, Mahfud menjelaskan Indonesia tidak ikut menandatangani kesepakatan PBB terkait pengungsi Rohingya.

Meski begitu, dia menegaskan pemerintah masih harus memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menangani kasus pengungsian tersebut.

"Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah. Tapi kita kan punya perikemanusiaan," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memecahkan masalah dan menemukan solusi dari perkara ini.

Kata UNHCR soal Pengungsi Rohingya

Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) enyebut pengungsi Rohingya tidak datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi Indonesia atau keramahan masyarakat Indonesia.

Sebaliknya para pengungsi Rohingya disebut UNHCR sebagai orang-orang tangguh yang jika dikaryakan akan berkontribusi besar kepada masyarakat.

Juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima menyebut para pengungsi datang karena keputusasaan yang dakibatkan oleh meningkatnya kasus pembunuhan, penculikan dan situasi berbahaya di tempat tinggal sebelumnya.

Menurutnya, pengungsi Rohingya sudah mengetahui dan selalu diingatkan oleh UNHCR bahwa mereka adalah tamu di Indonesia sehingga wajib mengikuti hukum dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatur penerimaan dan penanganan pengungsi di dalam negeri.

Mitra Salima juga menjelaskan bahwa keberadaan UNHCR di Indonesia adalah membantu pemerintah menangani masalah pengungsi dan membantu mencari solusi bagi pengungsi.***