PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pengungsi, negara ini tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya.

"Problem negara kita itu, banyak pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNHCR, komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Namun, demi kemanusiaan, Indonesia itu menolong terus," kata Mahfud setelah menghadiri acara "Dialog Kebangsaan" di Pondok Pesantren Annida Al Islamy, Bekasi Timur, pada Senin malam.

Menurut Mahfud, saat ini ada sekitar 1.447 jiwa pengungsi Rohingya yang telah masuk ke Indonesia, dan angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan gelombang pengungsi yang tak kunjung berhenti.

Negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, telah menyatakan keterbatasannya dalam menerima lebih banyak pengungsi Rohingya.

"Indonesia itu turun tangan. Akan tetapi, turun tangan terus-terusan ini kewalahan, orang Aceh sudah menolak, 'di sini kami punya keperluan juga atas tanah dan makanan'. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, kemudian ke Medan sudah penuh," ujar Mahfud.

Menghadapi tantangan tersebut, Mahfud mengumumkan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi pada hari Selasa 5 Desember 2023 bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya dapat kembali ke negara asalnya melalui bantuan PBB.

"Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat," kata Mahfud.

Presiden RI Joko Widodo telah memberikan perintah kepada Menkopolhukam Mahfud Md. untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia, melibatkan pemerintah daerah dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Sebelumnya, UNHCR menegaskan bahwa para pengungsi Rohingya tidak datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi negara atau memanfaatkan keramahan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, mereka diakui sebagai individu yang tangguh dan dapat memberikan kontribusi besar kepada masyarakat jika diberikan kesempatan.***