Mataram, Gatra.com - Sebagai pemimpin di tingkat paling dasar, Kepala Desa memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan dinamika masyarakat. Kehadiran mereka di Pilkada 2024 bakal memberikan perspektif yang lebih akurat dan relevan.

Oleh karena itu, Parpol harus buka dukungan Kades untuk adu kontestasi dalam Pilkada 2024.

“Banyak Kepala Desa punya cerita besar untuk diceritakan. Pilkada adalah panggungnya, dan Pilkada tahun 2024 adalah waktunya,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (2/12).

Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menjelaskan, hasil kajian yang dilakukan Mi6 menunjukkan, bahwa saat ini, ada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kepemimpinan lokal dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dia mengatakan, Kepala Desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan dinamika lokal di tengah-tengah masyarakat. Sebuah hal yang sangat dibutuhkan seorang pemimpin daerah, karena bisa mengaplikasikan kebijakan yang lebih sesuai dan responsif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Didu menjelaskan, khalayak di NTB tahu persis, bahwa banyak Kepala Desa telah memiliki kepemimpinan yang teruji. Memimpin sebuah desa dengan dinamika yang tinggi, adalah ujian kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya bagi mereka.

Didu tak ingin menyebut nama mereka satu persatu saat ini. Namun, yang sudah pasti, mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini menegaskan, para Kepala Desa tersebut memiliki nama yang harum lantaran telah membawa kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.

“Kepala Desa-Kepala Desa brilian ini mengingatkan kita bahwa pembangunan yang berkelanjutan dimulai dari akar rumput. Karena itu, sudah waktunya mereka membawa semangat kearifan lokal ke panggung yang lebih besar,” ucap Didu.

Ditegaskannya, dengan pengalaman memimpin di tingkat desa, Kepala Desa yang maju sebagai calon kepala daerah bakal membawa visi yang lebih dekat dan solusi yang lebih akurat untuk masyarakat dan daerah.

Dia memberi contoh, bagaimana seorang Kepala Desa begitu getol menjaga kearifan lokal dan identitas kultural yang kuat di desanya.

Hal seperti ini kata Didu, akan sangat penting untuk memelihara warisan budaya dan nilai-nilai lokal dalam konteks pembangunan yang seringkali cenderung mengglobal.

Ada juga Kepala Desa yang sangat intens memperjuangkan akses dan sumber daya yang lebih besar untuk desa yang dipimpinnya. Seperti misalnya pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor kunci lainnya, yang kesemuanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, tampilnya para Kepala Desa di panggung Pilkada 2024, kata Didu, akan turut menghadirkan evolusi kepemimpinan lokal yang alamiah. Pilkada adalah jalan demokrasi terbaik untuk menghadirkan evolusi kepemimpinan di tingkat lokal tersebut.

Para Kepala Desa inspiratif tersebut, terbukti telah mengelola desa yang dipimpinnya dengan hati, sehingga mereka akan menjelma menjadi pemimpin daerah yang memimpin dengan visi. Sebuah hal yang menandai sebuah evolusi bagaimana seseorang siap berkhidmat untuk masyarakat yang lebih besar dan lebih luas.

“Seorang kepala desa yang maju di Pilkada bukan hanya mewakili suara desa, tetapi juga menginspirasi perubahan positif di seluruh daerah. Inilah evolusi dan kepemimpinan lokal alamiah yang sesungguhnya,” tandas Didu.

Karena itu, bagi Didu, majunya Kepala Desa sebagai calon kepala daerah akan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengembangan daerah. Desa yang kuat dan mandiri dapat menjadi fondasi yang solid untuk kemajuan yang berkelanjutan di tingkat yang lebih luas.

Pada saat yang sama, kemunculan figur Kepala Desa di Pilkada, akan menjadi sebuah angin segar bagi pesta demokrasi. Sebab, selama ini kata Didu, pesta demokrasi selalu acap diwarnai dengan masih tingginya masyarakat yang tidak datang ke bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya.

Didu mencontohkan, di Pulau Lombok misalnya. Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 lalu, total ada 2.700.836 pemilih di Pulau Seribu Masjid.

Namun, di antara mereka, hanya 2.146.122 yang menggunakan hak pilih. Itu pun, dari mereka yang memilih tersebut, terdapat 276.313 suaranya dinyatakan tidak sah. Sementara angka golput Pileg 2019 di Pulau Lombok sebanyak 554.714 pemilih.

Pun pada Pilpres 2019. Di NTB, dari total 3.040.686 pemilih, hanya 2.289.316 yang datang ke bilik suara dan menyalurkan hak pilihnya. Sehingga total ada 751.370 pemilih yang golput. Sebuah angka yang tentu saja sangat besar.

33