FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, membeberkan perbedaan program unggulan Capres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan food estate era Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, Anies sebelumnya menyebut, jika dirinya dan Cak Imin terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang, maka akan menawarkan program contract farming.

Dikatakan Said Didu, program food estate dan contract farming meskipun arahnya sama namun terdapat perbedaan di dalamnya.

"Food estate, lahan dimiliki dan diusahakan oleh BUMN atau perusahaan, untungnya dinikmati oleh pengusaha," ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (30/11/2023).

Sementara untunk contract farming, kata pria kelahiran Pinrang itu, sepenuhnya akan menguntungkan petani.

Dan, yang paling menariknya menurut Said Didu, program Anies Baswedan itu akan memberikan jaminan kepada para petani.

"Contract farming, lahan dimiliki dan diusahakan oleh petani. Untung usaha dinikmati oleh petani yg dijamin oleh pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Anies melakukan kampanye di Bandung pada Rabu (29/11/2023) kemarin, dia membeberkan beberapa programnya.

Salah satu program unggulan yang dijanjikan Capres nomor urut 01 itu, contacts farming.

Anies menilai, programnya tersebut lebih unggul dibandingkan dengan food estate yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Pada program food estate, Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Selain itu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Proyek food estate dianggap gagal, bahkan DPR pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

(Muhsin/fajar)