PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali mengomentari persoalan penegakan hukum di Indonesia. Mahfud prihatin dengan praktik jual beli kasus dan vonis oleh mafia hukum yang berlangsung hingga saat ini.

"Saya punya buktinya, banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan itu pasal-pasalnya," katanya saat menghadiri Wisuda Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023.

Mafia hukum tersebut, kata Mahfud, terbiasa melakukan intervensi hukum dengan memesan agar kasus yang ditanganinya hanya dikenai pasal tertentu saja. Tak heran dalam sejumlah kasus, mafia hukum sudah menunjuk penyidik susuai keinginannya.

"Sudah dipesan lebih dahulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum," ujar dia.

Praktik jual beli kasus ini marak terjadi lantaran bermasalah etika dan moralnya. Karenanya, Mahfud mengingatkan kembali pentingnya etika dan moral selain hukum. Dia juga berpesan agar semua pihak berpegang pada Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia.

"Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, ikuti Pancasila, itu dari sisi-sisi selain hukumnya. Napas Pancasila itu yang lebih banyak ada di luar hukum. Kalau saudara cuma takut pada hukum, saudara bisa menipu dengan hukum, bisa berdagang dengan hukum, bisa kaya raya secara tidak sah dengan hukum," kata Mahfud MD.

Kritik Penegakan Hukum

Saat berkunjung ke Sumenep, Mahfud MD sempat bicara mengenai banyaknya koruptor di Indonesia. Keberadaan mereka danggap menjadi penyebab angka kemiskinan di tanah air tinggi.

“Sekarang ini masih banyak orang miskin, banyak yang tidak kebagian rakyat kita dari kekayaan negara kita ini karena di negeri ini banyak koruptornya,” katanya saat menghadiri acara salawatan untuk pemilu damai dan solidaritas Palestina di Pondok Pesantren Annuqayah.

Menkopolhukam itu mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang belum berhasil membuat para pelaku korupsi jera hingga membuat rakyat sengsara.

“Banyak yang menderita di negeri ini karena penegakan hukumnya lemah,” ujarnya.

Mahfud yakin jika seluruh pejabat bersikap jujur, maka tidak akan ada warga Indonesia yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Bangun negara ini dengan damai ndak usah rebutan. Negara ini kaya raya, saudara ndak usah rebutan nanti kebagian semua asal semuanya berlaku jujur,” katanya.***