TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, tidak ada menteri selain dirinya yang berani mengungkapkan bahwa masih banyak korupsi di tubuh pemerintah.

"Coba Saudara cari menteri-menteri sebelumnya, apakah ngomong kayak saya terus terang bahwa di pemerintahan ini banyak korupsinya. Enggak ada, semuanya ditutup-tutupi," kata Mahfud saat mengisi seminar kebangsaan di Kampus Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11/2023).

Mahfud mengaku sering bicara soal buruknya penegakan hukum dan korupsi di Indonesia guna menunjukkan bahwa ia tidak diam-diam saja.

Baca juga: Mahfud Prihatin Data Pemilih Pemilu 2024 Diretas

Ia pun mengeklaim tidak hanya berbicara tetapi juga bekerja untuk menegakkan hukum dengan mengoordinasikan aparat penegak hukum yang ada di bawahnya.

"Apakah ada seorang Menko Polhukam sejak dulu menyelesaikan kasus konkret, engak ada. Saya enggak main-main, atasannya enggak bertindak, saya bertindak," ujar Mahfud.

Ia mencontohkan saat menginstruksikan polisi untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang akhirnya mendapatkan fakta bahwa Ferdy Sambo adalah otak di balik peristiwa itu.

Selain itu, ia mengaku menginstruksikan agar kasus pencucian uang Rp 349 triliun, korupsi di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia diusut tuntas.

"Kasus Asabri, seorang bintang tiga telepon saya, 'Pokoknya enggak takut, Menko Polhukam sekalipun kalau coba-coba mencemarkan nama baik Asabri, saya bawa ke pengadilan'," kata Mahfud menirukan ucapan orang itu.

"Saya bilang orang ini berani melawan Menko Polhukam. Menko Polhukam itu bukan tentara, bukan bintang 4 juga, tapi bintang 9, karena orang NU itu bintang 9. Bawa ke pengadilan, sekarang dia masuk penjara, terbukti bahwa dia korupsi," kata Mahfud.

Baca juga: Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Mahfud pun menegaskan bahwa ia sering berceloteh tentang penegakan hukum bukan untuk berkampanye sebagai calon wakil presiden.

Menurut dia, pejabat negara memang harus mengakui ada masalah dalam penegakan hukum agar bisa menyelesaikan persoalan itu.

"Kalau mau dibereskan, ini harus dikatakan oleh pemeritah sendiri, enggak bisa disembunyikan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

-. - "-", -. -