AYOBOGOR.COM - Pemerintah Indonesia memastikan tidak ikut memberlakukan boikot produk pro Israel, sebagaimana dilakukan banyak masyarakat Indonesia.

"Kita tidak ada melarang produk manapun selama sesuai ketentuan yang ada," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin, 27 November 2023, dikutip dari Republika.

Meski begitu, pemerintah tidak melarang aksi boikot produk pro Israel yang dilakukan masyarakat, sebab hal tersebut merupakan hak individu.

Pemerintah sendiri hanya memberi aturan, dan selama produk itu berizin maka dijual di Indonesia.

"Ada pendapat masyarakat silakan saja. Pemerintah tidak ada melarang-larang, nggak ada, kalau mengatur iya," ucap dia.

Sementara itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Indonesia masih aman, bahkan tetap tumbuh sesuai target.

Dia juga menyebut belum ada investor asing yang mengeluh karena gerakan boikot. "Sampai sekarang belum ada," kata dia.

Dia mengatakan sektor penanaman modal asing langsung masih tetap tumbuh dan diharapkan sesuai target perencanaan.

"Untuk tahun 2023 (target) Rp1.400 triliun dan insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai," kata Bahlil.

Sebelum itu, gerakan boikot produk pro Israel digaungkan imbas dari agresi militer Israel ke Palestina.

Bersamaan itu, masyarakat pun mendapat rekomendasi dari MUI melalui fatwanya untuk ikut membantu ataupun membela Palestina.

Hal itu seolah melegitimasi gerakan boikot, kendati MUI menegaskan bentuk dukungan terhadap agresi Israel yang diharamkan.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut penyusunan produk yang bisa diboikot harus dikaji dengan mendalam.

Namun dia tidak memungkiri, yang dilakukan masyarakat saat ini sebagaimana sikap pemerintah yang membela kemerdekaan Palestina.

"Boikot itu sifatnya harus secara selektif, syarat ini agar tidak membuat yang beredar di media sosial itu menjadi liar. Nah, ini yang perlu kita ini kan lebih dalam," kata dia.