MerahPutih.com - Partai Hanura mendukung pembentukan panitia kerja (panja) netralitas aparat oleh DPR saat Pemilu 2024.

Ketua Bidang Hukum Dewa Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Serfas Serbaya Manek menilai, langkah ini sangat relevan untuk mengingatkan TNI-Polri tentang pentingnya menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

“Panja netralitas saya setuju. Penting harus ada kontrol publik yang berlapis,” kata Serfas di Jakarta, Kamis (23/11).

Baca Juga:

Heru Budi Ancam Pecat ASN DKI yang Tak Netral di Pemilu 2024

Menurut Serfas, yang juga praktisi hukum ini, sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo sejatinya memang harus netral.

Namun, keikutsertaan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto juga harus menjadi perspektif lain yang harus dilihat dan dikawal oleh publik secara holistik.

“Kita percaya sebagai Pak Jokowi sebagai Kepala Negara pasti berlaku adil, namun kita tidak boleh lugu juga. Karena apa? Karena kalau kita lihat ada putusan MK, secara moral putusan itu tidak terligitimasi walaupun sudah dinyatakan final,” ucap dia.

Baca Juga:

Mahfud Yakin Jenderal Agus Subiyanto Jaga Netralitas TNI di Pemilu 2024

Serfas menekankan pentingnya netralitas baik dari Kepala Negara dalam hal ini Presiden sampai tingkat RT hingga RW.

Dia menyatakan bahwa netralitas pemilu merupakan kewajiban hukum yang harus dipegang teguh oleh semua desa.

“Wajib hukumnya menjaga netralitas pemilu yang jurdil. Desa ini wajib menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) masing-masing, maka perilaku kepala desa maupun lurah harus netral,” kata Serfas.

Di samping itu, Serfas juga menunggu sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang selama ini dinilai kurang berani.

“Bawaslu harus punya ‘gigi’ mengatakan itu salah, Bawaslu masih ragu. Bawaslu sebagai wasit tidak boleh tunduk pada pesanan karena Anda dibayar bukan untuk kelompok,” tandasnya. (Knu)

Baca Juga:

Panglima TNI Agus Subiyanto Jawab Kekhawatiran soal Netralitas di Pilpres 2024