PIKIRAN RAKYAT – Anies Baswedan mengungkapkan solusi untuk menuntaskan permasalahan banyaknya guru di sekolah swasta yang berbondong-bondong mendaftar sebagai pegawai PPPK, yang menyebabkan sekolah swasta kekurangan tenaga pengajar. Hal itu tak dikeluhkan sejumlah pihak, termasuk lembaga pendidikan di bawah Yayasan Muhamammadiyah.

Dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar pada Rabu, 22 November 2023, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa jika dia terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024, Anies akan memeratakan tenaga pendidik. Cara yang ditempuh adalah dengan menempatkan guru PPPK di sekolah swasta.

Anies Baswedan meyakini cara tersebut akan membuat pendidikan merata, bahkan kesejahteraan para guru terjamin. Sehingga guru PPPK tetap bisa berkembang di sekolah swasta yang telah memberikan peluang untuk bekerja sejak awal.

“Semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK ini mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta, karena mereka adalah guru-guru yang mengajar untuk anak Indonesia,” ujar Anies Baswedan.

Baca Juga: Anies Bandingkan Visinya dengan Ganjar dan Prabowo: Kebijakan di Jakarta Bukan untuk Semua Wilayah

"Maka itu yang tadi saya sebut diskriminasi, mengapa kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan bukan Indonesia. Dia tetap bisa di swasta, dan negara tetap bisa menghargainya, karena ini sudah investasinya swasta,” katanya menambahkan.

Anies juga berjanji akan memberikan kesempatan bagi guru atau dosen di lembaga pendidikan swasta untuk meningkatkan kemampuan. Salah satunya dengan mendapat pendidikan yang lebih tinggi.

"Justru negara harus memberi kesempatan bagi dosen dan guru swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi,” ucapnya.

Anies sebut sekolah swasta sangat penting

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut lembaga pendidikan swasta sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Dia tak memungkiri seluruh penduduk Indonesia terutama yang berusia sekolah, tak bisa ditampung di sekolah negeri saja.

Namun kendala biaya memang sering kali jadi momok terbesar bagi masyarakat yang akan bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Anies pun menganggap biaya sekolah swasta sangat tinggi karena lembaga yang bersangkutan harus membayar sewa tanah.

Jika Anies terpilih jadi presiden, dia pun berjanji akan membebaskan PBB tanah lembaga pendidikan. Selain itu, dia akan memanfaatkan tanah negara untuk didirikan lembaga pendidikan, demi kepentingan rakyat.

"Tahun ini, kalau udah jadi guru PPPK, nanti bakal ditarik ke pemerintah. Nomor satu, ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta menurut saya harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka, nol,” tutur Anies.

"Harus nol, kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita gak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia, cara negara untuk membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, dan rumah sakit, semua yang sifatnya sosial itu nol PBB nya,” katanya.***