FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Publik Indonesia dihebohkan dengan beredarnya isu rencana reshuffle kabinet yang disiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan tidak sebatas isu rencana perombakan kabinet, tapi dari dokumen yang beredar juga ada disebutkan menteri-menteri yang akan diganti dan nama tokoh yang akan menduduki posisi menteri yang diganti itu.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono merespons beredarnya sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Maju akan dicopot atau terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mardiono menyatakan, kebenaran isu perombakan kabinet itu hanya diketahui oleh Presiden Jokowi, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Ia juga menyebut, tak ada yang dapat melarang, jika reshuffle menteri benar-benar terjadi.

"Jadi persoalan pergantian menteri itu bukan sekarang, besok, atau kemarin. Karena itu adalah hak prerogatif bapak presiden. Jadi yang lain pasti tidak tahu. Yang tahu itu hanya Pak Presiden. Dan itu tidak dilarang kapan saja dilakukan oleh presiden," kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Mardiono menjelaskan, setiap partai politik hanya bisa menunggu panggilan dari Presiden, untuk menempatkan kadernya di dalam kabinet untuk ikut berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara.

"Bentuk pertanggungjawaban kita terhadap konstituen kami bahwa dulu kami mengampanyekan pak Presiden Jokowi. Karena itu kami bertanggung jawab untuk mengawal juga bagaimana kinerja pemerintahan sekarang ini baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban," tegasnya.

Sebelumnya, beredar isu beberapa nama menteri Kabinet Indonesia Maju akan dicopot atau terkena reshuffle. Dalam dokumen itu, muncul nama-nama menteri penggantinya.

Adapun dalam dokumen yang beredar memuat 13 nama pejabat negara yang akan direshuffle, yakni Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diganti Indrajaya Murod, Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti TB Muhammad Sulaiman, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung diganti Yandri Susanto, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar diganti Eko Putro Sandjojo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly diganti Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sosial Tri Rismaharini diganti Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas diganti Ibnu Susilo, Menpora Dito Ariotedjo diganti Ilham Permana, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diganti Andi Sapran, Menko Polhukam Mahfud MD diganti Hadi Tjahjanto, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim diganti Kadarsah Suryadi, Panglima TNI Yudo Margono diganti Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Budi Gunawan diganti Dudung Abdurachman.

Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. "Dapat dipastikan dokumen tersebut hoaks, mengandung informasi yang tidak benar/bohong," tegas Ari Dwipayana.

Ari memastikan, informasi tersebut tidak benar. Ia mengimbau publik untuk tidak menelan informasi tersebut dengan mentah.

"Mengingat banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami mengimbau agar publik melakukan check and recheck, dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel," pungkas Ari. (jpg/fajar)