PIKIRAN RAKYAT - Bakal calon presiden (capres) usungan PDI Perjuangan (PDIP) kerap kali mengkritik pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan bahwa kritikan tersebut bukan merupakan instruksi dari partai.

Belum lama ini, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penegakan hukum pada era Jokowi nilainya jeblok. Dari skala 1 sampai 10, ia memberikan nilai 5.

Puan Maharani pun yakin bahwa apa yang disampaikan Ganjar Pranowo itu berdasarkan data.

"Pasti beliau (Ganjar) menyampaikan hal itu karena punya data, yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 21 November 2023.

Baca Juga: Anies Baswedan Respons Curhat PDIP Soal Tekanan Penguasa: Tak Ada Apa-apanya dengan Beban Rakyat

Puan Maharani pun memastikan bahwa PDIP akan turut mengevaluasi persoalan penegakan hukum tersebut. PDIP sendiri menginginkan agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan benar, jujur, dan adil.

“Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih,” ujarnya.

Di satu sisi, PDIP masih tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," ucap Puan Maharani.

Penilaian Ganjar Pranowo Soal Penegakan Hukum

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai bahwa penegakan hukum pada era Jokowi jeblok usai  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia capres dan calon wakil presiden (cawapres).

Pernyataan itu disampaikannya saat acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu, 18 November 2023. Dalam kesempatan yang sama, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memberikan nilai 5 untuk penegakan hukum saat ini.

“Ya, dengan kasus ini (putusan MK), jeblok,” katanya.

Ia menyebut penegakan hukum di Indonesia dibumbui dengan rekayasa dan intervensi, terlebih dalam putusan MK.

“Rekayasa dan intervensi yang membikin itu kemudian independensi menjadi hilang,” ujarnya.

Dalam kesempatan lain, Ganjar Pranowo juga menjelaskan bahwa nilai penegakan hukum berpotensi menurun. Hal itu didasarkan pada banyaknya laporan dari masyarakat terkait kepastian hukum.

 “Tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya,” ucapnya.***