JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan dewan pimpinan pusat partainya tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan gambar wajah Presiden Joko Widodo di baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto menyampaikan itu menanggapi adanya sejumlah baliho Ganjar-Mahfud di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak memuat wajah Presiden Jokowi.

Baliho tersebut justru memuat wajah Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Jadi kami enggak pernah instruksi, kami instruksi yang baik, yang membangun peradaban," kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Merasa Dapat Tekanan dan Intimidasi, Hasto Mulai Bangun Komunikasi dengan Tim Anies-Muhaimin

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu mengungkapkan, pimpinan PDI-P selalu menginstruksikan hal baik.

Menurut dia, baliho Ganjar-Mahfud di NTB bisa jadi merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana.

"Rakyat kan juga punya mata hati, rakyat bisa menyuarakan sikapnya, mana yang berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara, mana yang berjuang bagi kepentingan lebih sempit dari itu," tutur Hasto.

Baca juga: Menanti Ketegasan PDI-P untuk Gibran dan Bobby Usai Hasto Sebut Sudah Tutup Buku

Di sisi lain, Hasto mengungkap adanya tekanan dan intimidasi yang diterima tim Ganjar-Mahfud.

Bentuk intimidasi itu salah satunya pencopotan baliho Ganjar-Mahfud oleh aparat keamanan di beberapa wilayah.

Namun, dia mengaku PDIP tidak gentar, terlebih rakyat mempersilakan rumah-rumahnya dipasangi baliho Ganjar-Mahfud.

"Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini kan the essence of people movement. Ini yang kemudian tampak berbeda dengan yang lain," tutur dia.

-. - "-", -. -