JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, integritas aparat pemerintah menjadi tantangan pada Pemilu 2024.

Menurut dia, aparat diminta netral di depan publik, tetapi di belakang layar justru tidak netral.

"Ada tantangan integritas dari aparat pemerintah yang kemudian kalau kita lihat, semakin hari, di depan publik itu diminta buat netral, tapi di belakang mengerjakan sebaliknya," kata Fadli dalam diskusi membahas netralitas dalam Pemilu 2024 di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Perludem: Aparat Enggak Perlu Terlalu Sering Menyatakan Netral di Pemilu, yang Penting Implementasinya

Fadli berpendapat, aparat pemerintah sebenarnya tidak perlu sering-sering menyampaikan netralitasnya di hadapan publik.

Hal yang lebih penting justru membuktikan langsung bagaimana aparat benar-benar bersikap netral serta tidak berbuat curang.

"Untuk apa kemudian berulang kali bilang netral, tidak akan berpihak, di depan publik, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang tidak ter-cover atau tidak terpublikasikan di ruang publik itu sebaliknya. Nah ini yang menjadi khawatir," tutur Fadli.

Selain aparat negara, lanjut dia, tantangan lain juga dihadapi penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tampak membiarkan dugaan pelanggaran dalam pemilu.

Baca juga: Pemasangan CCTV Polri di Gudang Logistik Pemilu Dipertanyakan

Menurut Fadli, KPU terlihat inkonsisten dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal pencalonan perempuan dan mantan narapidana korupsi serta pencalonan presiden dan wakil presiden yang awalnya belum cukup umur.

"Ini berbeda perlakuan KPU. Makanya banyak gugatan ke Bawaslu, lalu ada laporan ke DKPP dan macam-macam. Ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, karena seharusnya penyelenggara pemilu keenam pasca-reformasi, mestinya konsolidasi demokrasi kita jauh lebih matang dan kuat," ungkap Fadli.

"Penyelenggara pemilu harus lebih profesional karena kan mandiri. Nah malah di pemilu keenam ini yang terjadi sebaliknya. Terkesan seolah-olah penyelenggara pemilunya mandiri, aparatnya profesional, tapi yang menjadi malah pengkooptasian (kerja sama dengan peserta pemilu) yang menjadi semakin luar biasa," tambah dia.

-. - "-", -. -