LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta untuk tertib.

Namun baru-baru ini publik dihebohkan oleh sebuah video PNS yang beredar di sejumlah platform media sosial.

Pada video itu menunjukkan obrolan seorang PNS asal Boyolali, Jawa Tengah, yang mengungkapkan bahwa dirinya diminta untuk memenangkan pasangan capres - cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Tak hanya itu, ia juga diminta untuk memenangkan PDI Perjuangan.

PNS tersebut menyebut bahwa memenangkan PDI ini sudah menjadi rahasia umum.

"Kalau itu sudah jadi rahasia umum sih Mas diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar," ungkap PNS asal Boyolali itu dengan bahasa Jawa.

Baca Juga: Aksi Solidaritas Jawa Barat untuk Palestina, Ratusan Orang Berkumpul di Depan Gedung Sate

Bahkan PNS tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak yang dipungut biaya sumbangan untuk memenangkan tim Ganjar dari PDIP ini.

"Kalau aku dengar dari teman-teman banyak yang dipungut biaya sumbangan sama memenangkan calon PDIP," ungkapnya.

Ia juga menuturkan bahwa biasanya yang mengarahkan untuk memenangkan PDIP beserta calonnya adalah Bupati.

"Itu sih dari satuan pimpinan kerja Mas yang biasa instruksikan, kalau menurutku biasanya Bupati, karena dia yang punya kuasa di Boyolali."

Bahkan, tidak hanya PNS tetapi ASN PPPK, hingga pegawai Pemerintah Desa (Pemdes) juga termasuk ke dalam daftar yang diminta untuk memenangkan Ganjar dan PDIP.

"Biasanya sih ASN, PPPK itu sama Pegawai Pemdes itu dijatah. Mana yang bisa mengarahkan, mana yang tidak bisa serius," sambungnya lagi.

Baca Juga: Leon Dozan Resmi Ditetapkan Tersangka atas Penganiayaan pada Kekasihnya, Ekspresi Wajahnya Bikin Salfok

Ia juga mengatakan bahwa PNS atau PPPK yang tidak mau menuruti untuk memenangkan Ganjar akan diberi sanksi.

Sanksi tersebut biasanya berupa mutasi ke daerah yang jauh dari tempat tinggal PNS yang bersangkutan.

Tak hanya itu, PNS yang tidak mau menurut juga biasanya diasingkan di lingkungan tempat ia bekerja.

Video ini pun lantas menjadi sorotan publik karena masa pilpres 2024 tinggal beberapa bulan lagi.

Selain itu, undian nomor urut capres-cawapres juga baru dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2023.

Video yang beredar itupun ramai dengan komentar warganet.

Banyak yang menyebut bahwa hal ini memang sudah terjadi di kalangan PNS.

Baca Juga: Aksi Solidaritas Jawa Barat untuk Palestina, Ratusan Orang Berkumpul di Depan Gedung Sate

Padahal, pemerintah sudah memberikan imbauan kepada ASN termasuk PNS agar bersifat netral dalam masa pilpres 2024.

Peraturan terkait netralitas untuk ASN ini bahkan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diperbarui dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.***