JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor menyebut, kontroversi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan terus dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan sebagai “amunisi” untuk “menyerang” kubu Koalisi Indonesia Maju.

Fakta bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bermasalah memang tak terbantahkan. Oleh karenanya, kata Firman, narasi dugaan kecurangan pemilu dan nepotisme bakal terus dimainkan PDI-P untuk mendelegitimasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak lawan.

“Memang ini bagian dari amunisi yang bisa dimanfaatkan untuk mendelegitimasi,” kata Firman kepada Kompas.com, Senin (13/11/2023).

Cara PDI-P ini, menurut Firman, merupakan strategi untuk mendulang perhatian. Harapannya, publik bersimpati dan memberikan dukungan buat partai banteng serta calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mereka usung, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun, strategi yang digunakan PDI-P tersebut belum tentu berhasil. Memang, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bisa terlihat heroik karena menggulirkan narasi anti-nepotisme.

Baca juga: Kala Megawati Lempar Tudingan Kecurangan, Kubu Gibran Menjawab Tantang Pembuktian

PDI-P mungkin mendulang keuntungan elektoral jika menggunakan cara-cara yang tepat untuk “memainkan” narasi kritis terhadap putusan MK.

“Kalau upaya yang sistematis dan meyakinkan itu bisa dilakukan oleh PDI-P atau siapa pun, bukan tidak mungkin itu akan menggerus suara Prabowo dan Gibran. Kalau memang canggih mainnya, meyakinkan, elegan,” ujar Firman.

Akan tetapi, sebaliknya, PDI-P juga bisa menderita kerugian apabila salah langkah dalam “memanfaatkan” situasi ini.

Jika demikian, bukannya mendulang keuntungan elektoral, suara partai PDI-P justru bisa tergerus, beralih ke kubu Prabowo-Gibran.

“Tapi kalau caranya salah, malah terlihat brutal, ya bukan tidak mungkin yang disudutkan ini malah kelihatan jadi yang terzalimi,” kata Firman.

Baca juga: Megawati Singgung soal Kecurangan Pemilu, Begini Respons KSP

Lebih lanjut, Firman menyebut, elite-elite partai politik harus mengutamakan adu gagasan alih-alih fokus saling “menyerang” kubu lawan.

Apalagi, tiga pasangan capres-cawapres telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat.

Para elite diminta untuk menahan diri dan berpolitik secara dewasa, meski kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam sulit untuk dihilangkan.

“Di sinilah kemudian letak pentingnya elite politik untuk menjaga proporsinya agar tidak berlebihan, sehingga bisa mengundang satu situasi yang kontraproduktif dari makna pemilu yang sehat itu,” tutur Firman.

Sebagaimana diketahui, eskalasi politik antara PDI-P dengan kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih berlanjut. Baru-baru ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melempar tudingan soal kecurangan Pemilu 2024.