FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Janji pemerintah melalui kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan honorer dari tahun ke tahun terus disampaikan. Kendati masalah honorer itu tidak kunjung tuntas, setidaknya janji itu sudah bisa sedikit mengobati perasaan dan pikiran para honorer.

Di lingkungan Kemen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) misalnya, pemerintah sejak 2020 sudah menjanjikan akan mengangkat 1 juta honorer baik menjadi ASN dan PPPK. Namun setelah sekian tahun berlalu, target itu tak kunjung terealisasi. Banyak kendala sehingga sulit terjapai. Salah satunya minim usulan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani tidak menampik jika sejak 2019, pemerintah terus berupaya menuntaskan permasalahan kejelasan status dan kesejahteraan guru-guru honorer yang telah menahun.

Seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang dilaksanakan sejak 2021 menjadi salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang capaiannya terus ditingkatkan.

Saat ini, kata Dirjen Nunuk, pemerintah tengah berupaya agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah negeri diampu oleh guru ASN.

"Target rekrutmen guru ASN PPPK dari tahun 2020 adalah 1 juta guru, dan diharapkan hingga nanti tahun 2024, 1 juta guru honorer itu dapat terangkat (menjadi ASN) semua,” kata Dirjen Nunuk Suryani di Jakarta, Senin (13/11).

Dia menjelaskan bahwa guru honorer yang telah diangkat menjadi guru PPPK sejak 2021 berjumlah 544 ribu orang.

Tahun ini masih berlangsung proses seleksi guru ASN PPPK sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296 ribu orang guru PPPK baru. “Dengan demikian, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK nanti sudah mencapai lebih dari 800 ribu orang,” ungkapnya.

Memang kata Nunuk, masih tersisa 62 ribuan guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi PPPK 2021 atau prioritas satu (P1) yang belum mendapatkan penempatan.

Dari 62 ribun P1 yang tersisa itu, sebanyak 50 ribuan bisa terakomodasi dalam pengadaan PPPK guru 2023, sedangkan 12.276 belum mendapatkan penempatan.

"Kami upayakan 12 ribuan P1 ini dituntaskan tahun depan karena mereka akan mendapatkan penempatan pada PPPK 2024," ucapnya.

Dirjen GTK juga menjelaskan bahwa Kemendikbudristek memiliki visi untuk menjadikan guru sebagai profesi terhormat, bermartabat, dan membanggakan.

Untuk mewujudkannya, Kemendikbudristek melakukan berbagai upaya, seperti koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang masuk ke dalam panitia seleksi nasional (panselnas) demi merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK setiap tahun.

Selain itu, bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemendikbudristek secara intensif mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). Khususnya untuk menyosialisasikan kebijakan dan mendorong pemda agar mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung.

Kemudian, Kemendikbudristek juga memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan baik dan turut membantu memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan agar bisa merumuskan kebijakan pembiayaan guru PPPK.

"Termasuk membantu penyiapan guru mengikuti seleksi dengan memberikan pelatihan mandiri atau online menggunakan learning management system," pungkas Dirjen Nunuk Suryani. (jpnn/fajar)