JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memaparkan enam langkah untuk menjaga netralitas TNI jelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan saat Agus menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung tertutup, Senin (13/11/2023).

“(Pertama) akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU Pemilu, bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis,” ujar Hasanuddin pada awak media.

Baca juga: Komisi I DPR Setujui Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

Kedua, Agus disebut akan memberikan sanksi tegas pada prajuritnya yang terbukti melanggar prinsip netralitas.

“Berupa tindakan disiplin dan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran tidak netral,” sebut dia.

Ketiga, lanjut Hasanuddin, Agus berjanji akan melakukan pengawasan melekat dan memerintahkan para pangdam membuat buku saku pada prajuritnya yang berisi pedoman netralitas.

“Kemudian, (Agus) segera membuat hotline pengaduan masyarakat. Kelima, melakukan sosialisasi, penyuluhan pada semua prajurit,” paparnya.

“Keenam, Panglima TNI akan memonitor langsung. Kalau dari sini, is enough, bagus lah ya,” imbuh Hasanuddin.

Baca juga: Viral Foto Gibran Bareng Perwira TNI, Calon Panglima Agus Subiyanto Beri Penjelasan

Diketahui Agus sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.

Hasilnya, Agus disepakati untuk menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki purna tugas pada 26 November mendatang.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan, pihaknya akan membawa keputusan di tingkat pertama itu ke rapat paripurna DPR RI.

“Kurang lebih minggu depan, kita ada (rapat) paripurna lagi tanggal 21, jadi insya Allah di tanggal 21,” sebut Meutya.

-. - "-", -. -