LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Transformasi gaji PNS dengan siste single salary terus dikaji secara mendalam sebelum nantinya benar-benar diberlakukan untuk seluruh instansi di Indonesia.

Saat ini sistem single salary telah memasuki tahapan uji coba di dua instansi pusat, yaitu KPK dan PPATK sejak dua bulan yang lalu.

Mekanisme pemberian gaji PNS dengan sistem single salary atau gaji tunggal ini diberlakukan untuk memperbaiki manajemen ASN khususnya terkait kesejahteraan.

Setelah di dua instansi pusat tersebut kemungkinan sistem single salary akan diberlakukan di instansi yang masuk dalam daftar pilot project transformasi gaji ASN dengan sistem penghargaan.

Terdapat 13 instansi yang telah ditentukan oleh Sri Mulyani dan Menpan RB untuk menyusul dilakukannya uji coba single salary.

13 instansi yang terpilih sebagai pilot project transformasi gaji PNS tersebut terdiri dari lima instansi pusat dan delapan instansi daerah.

Tujuh instansi pusat yang dipilih adalah Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS; serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Baca Juga: Nonton Piala Dunia U17, Begini Cara Menuju Stadion Si Jalak Harupat

Sedangkan delapan instansi daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Barat; Provinsi Sulawesi Selatan; Kab. Banyuwangi; Kab. Manggarai; Kab. Badung; Kab. Manggarai Barat; Kota Sukabumi; serta Kota Sorong.

Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP selaku Plt. Sekretaris Kementerian PPN, telah menyampaikan terkait rencana kebijakan sistem single salary untuk para ASN.

Taufik menyebutkan bahwa dalam penerapan single salary ini nantinya akan menganut Equity Theory yang terdiri dari dua sub bab yakni External Equity dan Internal Equity.

Equity Theory sendiri artinya pegawai akan termotivasi ketika input yang diberikan seimbang dengan hasil yang diperoleh (perbandingan input dan output).

Dalam sistem single salary gaji PNS akan diberikan berdasarkan beban kerja, bobot, jabatan, dan capaian kinerja PNS.

Sistem pemberian gaji terbaru tersebut akan menciptakan sistem penggajian yang adil dan juga para PNS akan bersaing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan pemberian gaji berdasarkan bobot kinerja dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem single salary ini hanya akan menguntungkan bagi mereka memiliki etos kerja tinggi.

Selain itu golongan PNS yang akan meraup gaji fantastis dalam single salary juga yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga berada di wilayah kerja di mana memiliki nilai tunjangan kemahalan yang cukup tinggi.

Adapun komponen gaji PNS dengan single salary terdiri dari tiga yakni gaji pokok yang telah digabung dengan beberapa tunjangan, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.***