Jakarta, Gatra.com - Bakal calon Presiden (Capres) G maanjar Pranowo mengaku prihatin atas permasalahan pekerja migran yang saat ini masih terus terjadi.

Ganjar menyoroti khususnya penyaluran tenaga kerja ilegal yang berdampak pada hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Menurutnya, kondisi ini terkait dengan catatan-catatan terkait penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang masih belum optimal.

Hal ini membuat sulitnya pemerintah mendapatkan informasi terkait jumlah pekerja migran ilegal di luar negeri.

Ganjar menekankan bahwa masalah ini membawa dampak serius, seperti kasus kekerasan dan pelecehan.

Menurut Ganjar, kurangnya dukungan informasi dari negara tujuan membuat pemerintah Indonesia kesulitan dalam mengatasi persoalan ini.

"Banyak dari mereka yang berangkat secara ilegal berakhir dengan masalah, dan saat saya tanya di Kemlu (Kementerian Luar Negeri), ini jadi persoalan hubungan internasional kita," kata Ganjar saat menghadiri acara dengan BP2MI di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Ganjar juga membagikan pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, di mana dirinya mendapatkan laporan kasus pekerja ilegal di Kamboja dan Somalia.

Pada saat itu, ada 54 pekerja migran ilegal di Kamboja yang berhasil dikembalikan ke Indonesia.

“Saya video call dini hari dengan mereka, dan melihat wajah-wajah mereka, dan kemudian dengan Kemlu kita bicara dan alhamdulillah semuanya bisa kita kembalikan," ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa model penyaluran tenaga kerja migran perlu diperbaiki, terutama dalam memperkuat pengawasan untuk mencegah keberangkatan pekerja migran ilegal ke luar negeri.

Ganjar menyambut baik peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan fasilitasi agar keberangkatan pekerja migran menjadi legal dan aman.

“BP2MI ini sangat bisa memfasilitasi teman-teman semua agar kepergiannya legal, perusahaannya jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan aman.” Lanjutnya.

Ganjar menilai Pekerja Migran Indonesia (PMI) berperan sebagai pahlawan devisa negara, dan perlunya perlindungan terhadap mereka.

“Kalau itu bisa dilakukan, insyaallah bisa berjalan dengan baik," paparnya.

Angka Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia 

Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa ada sedikitnya 9 juta Warga Negara Indonesia yang menjadi PMI di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, sekitar 4.686.190 bekerja secara legal, sementara 4,5 juta lainnya berstatus sebagai pekerja migran ilegal.

Hal ini disampaikan oleh ketua BP2MI, Benny Rhamdani saat membuka acara dengan tajuk ‘Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal PMI’ di Batam, Kamis (06/04/2023).

Berdasarkan data tersebut, terdapat 1.859 pekerja migran telah meninggal dunia dan 90% dari angka tersebut adalah kotban kejahatan TKI terhitung sejak 2020 hingga awal April 2023.

Tidak berhenti di sana, 80% dari angka tersebut ternyata adalah anak-anak dan perempuan yang tengah bekerja.

Ketua BP2MI, Benny, mengutuk tindakan ini dan menyatakan bahwa pihak sindikat yang membantu pekerja migran ilegal termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.

"BP2MI menyatakan perang terhadap sindikat perdagangan orang’” ujarnya.

Ia menyampaikan komitmen untuk memerangi sindikat perdagangan orang, bahkan dirinya menyatakan sudah membidik beberapa sindikat untuk ditindak lebih lanjut.

“Siapa pun yang terlibat, akan ditindak tegas, termasuk oknum penegak hukum sekalipun,” pungkasnya.

12