MerahPutih.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Dominggus Oktavianus, menyayangkan penyesatan narasi terhadap pernyataan Prabowodalam soal upah buruh.

Penyesatan narasi ini dilakukan oleh sejumlah kalangan dengan memenggal pernyataan untuk menunjukkan seolah Prabowo tidak paham persoalan buruh dan tidak berpihak pada buruh. Padahal, menurutnya, kejadian sebenarnya adalah bertolak belakang.

Baca Juga:

Prabowo-Gibran Jadi yang Terkuat, Berpotensi Menang Satu Putaran

Dominggus menjelaskan bahwa konteks pernyataan Prabowo adalah subsidi beberapa kebutuhan dasar kaum buruh yang masuk dalam komponen upah seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan bahkan makan siang untuk anak-anak buruh.

“Pernyataan Pak Prabowo harus dilihat dalam kerangka strategi industrialisasi nasional. Lihat sejarah, tidak ada negara yang sukses melakukan industrialisasi tanpa peran negara mensubsidi kebutuhan-kebutuhan dasar sehingga kapitalisme industri dapat berkembang sampai tahap yang paling maju," ujar Dominggus dalam keterangannya, Sabtu (11/11).

Dengan adanya subsidi terhadap komponen tersebut, kata Dominggus, akan meringankan pengusaha sekaligus membantu kaum buruh.

Bahkan di negeri kapitalis seperti Amerika Serikat pada akhir abad 19 dan awal abad 20, negara berperan besar membangun infrastruktur untuk dapat menekan biaya produksi.

"Sementara di Tiongkok sektor usahanya bisa semaju sekarang antara lain karena negara berperan sangat besar menutup komponen biaya upah melalui pendidikan dan kesehatan gratis selain stimulus lainnya,” terang Dominggus.

Baca Juga:

Hasil Survei Lanskap: Elektabilitas Prabowo-Gibran Unggul di Pulau Jawa

Sebagaimana diketahui, beberapa kalangan merespon pernyataan Prabowo Subianto mengenai persoalan upah yang disampaikan dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta (10/110).

Bermula dari pertanyaan Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Febianty, bagaimana mengatasi kepentingan buruh dan pengusaha dalam soal pengupahan, karena hal ini selalu menimbulkan kontroversi.

Prabowo menjawab, pada intinya, persoalan upah akan diatasi pemerintah dengan mensubsidi sebagian komponen kebutuhan buruh sehingga buruh tidak perlu terlalu menuntut kenaikan upah kepada pengusaha.

Pernyataan ini dipenggal hanya pada bagian bahwa buruh tidak perlu menuntut, sehingga membangun persepsi seolah Prabowo tidak berpihak kepada kaum buruh.

“Kita harus membiasakan kampanye yang jujur dan sehat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai gagasan para calon,” tutup Sekjen Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) ini. (Pon)

Baca Juga:

Hasil Survei Lanskap: Elektabilitas Prabowo-Gibran Unggul di Pulau Jawa